Kota Bandung menempati peringkat pertama sebagai kota termacet di Indonesia versi laporan tahunan TomTom Traffic Index dimana rata-rata pengendara membutuhkan waktu 32 menit 37 info untuk menempuh jarak 10 kilometer.
Kemacetan di Kota Bandung semakin menjadi-jadi karena amburadulnya sistem transportasi umum dan membludaknya jumlah kendaraan pribadi yang nyaris menyamai jumlah penduduk.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat Dhani Gumelar mengakui, kondisi tersebut bukan prestasi yang membanggakan, tetapi sebuah kenyataan yang harus dihadapi bersama.
“Itu bukan prestasi Bandung disebut kota macet, tapi kenyataannya seperti itu. Kami, pemerintah baik di pusat, provinsi, maupun kota, sedang berupaya untuk membangun sistem angkutan massal yang nyaman,” ucap Dhani saat diwawancarai, Kamis (19/6/2025).
Menurut Dhani, salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah pengembangan sistem transportasi publik berbasis bus. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan Metro Jabar Trans yang akan ditingkatkan kapasitas dan kenyamanannya dalam waktu dekat.
“Kami juga siapkan kartu multi trip. Ke depan, masyarakat yang menggunakan kereta, bus, dan moda lainnya bisa membayar dalam satu kartu terintegrasi,” jelas Dhani.
“Khusus untuk kereta, kami dorong ke pemerintah pusat agar kereta listrik (KRL) bisa dihadirkan di Bandung. Dengan begitu, jarak antar perjalanan bisa dipersingkat jadi 5-10 menit,” lanjutnya.
Dishub Jabar juga tengah mempersiapkan integrasi antarmoda di setiap stasiun kereta dengan layanan bus dan angkutan umum lainnya, termasuk penataan ulang sistem angkot di Kota Bandung. Upaya ini diharapkan mempermudah warga untuk berpindah moda transportasi.
“Nanti masyarakat yang menggunakan kereta akan langsung nyambung dengan bus bahkan nanti kita kolaborasi dengan angkutan umum dan perbaikan tata kelola angkot di Kota Bandung,” tegasnya.
Dhani juga mengakui bahwa kondisi Bandung sebagai kota macet tidak lepas dari desain tata kota di masa lampau. Seharusnya Kota Bandung kata dia hanya dihuni oleh maksimal 1 juta penduduk.
“Kota Bandung itu zaman Belanda didesain sebagai kota leisure dengan kapasitas maksimal 800 ribu jiwa. Sekarang sudah jadi kota metropolitan dengan perkembangan yang sangat masif. Otomatis dari sisi infrastruktur tidak memadai,” kata Dhani.
Oleh karena itu, perbaikan angkutan massal dan perubahan perilaku masyarakat menjadi hal krusial. “Kita dorong masyarakat agar mau menggunakan angkutan umum, bukan kendaraan pribadi terus,” ujarnya.
Dhani juga mengungkapkan, pembayaran Bus Metro Jabar Trans kini bisa dilakukan secara terintegrasi dengan pembayaran kereta. Hal itu setelah Pemprov Jabar bekerjasama dengan KAI Commuter Line dengan menghadirkan Kartu Multi Trip (KMT).
“Sekarang masyarakat khususnya di Bandung Raya dapat memanfaatkan fasilitas satu kartu yang bisa diakses untuk naik kereta dan bus. Ini salah satu strategi kami bagaimana meningkatkan layanan sehingga masyarakat kedepannya dapat menggunakan angkutan umum secara lebih baik,” jelasnya.
Sementara Direktur Utama KAI Commuter, Asdo Artriviyanto, menyampaikan alat transaksi pembayaran itu akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran tiket Commuter Line maupun Bus Metro Trans Jabar.
“Mulai 19 Juni 2025 ini, KMT sudah bisa menjadi alat transaksi pembayaran tiket Bus Metro Jabar Trans,” jelas Asdo.
“Kini KMT sudah terintegrasi sistem pembayaran antar moda transportasi di seluruh Pulau Jawa,” singkatnya.
Pembayaran Multi Trip
Related posts:
