Pemkab Majalengka tengah mengupayakan perubahan status sejumlah ruas jalan demi meringankan beban APBD. Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan pengalihan status jalan menjadi salah satu solusi agar beban infrastruktur tidak sepenuhnya ditanggung daerah.
“APBD kita ini tidak ideal. Idealnya itu belanja pegawai maksimal 35 persen, tapi sekarang sudah 41 persen,” kata Eman kepada infoJabar, Minggu (18/5/2025).
Menurut Eman, beban anggaran tersebut membengkak usai pemerintah daerah mengangkat ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di tahun pertama, Majalengka mengangkat 3.575 PPPK, jauh lebih banyak dibanding kabupaten lain seperti Sumedang yang hanya 800 orang.
“Anggaran kita tidak ditambah, tapi cost PPPK itu harus dari APBD. Ini memberatkan,” ujar Eman.
Imbasnya, alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur tergerus signifikan. Eman menyebut anggaran untuk jalan, jembatan, dan irigasi kini hanya Rp75 miliar, jauh menurun dibanding masa sebelumnya yang bisa mencapai Rp500 miliar.
“Bayangkan saja, kita punya kewajiban memelihara 935 km jalan. Anggaran segitu-gitunya,” ucapnya.
Sebagai solusi, Eman telah mengusulkan agar ruas jalan Kabupaten dari Kadipaten ke Cikijing sepanjang 43,7 km diambil alih oleh pemerintah pusat.
“Saya sudah minta langsung ke Pak Menteri PU agar jalan ini jadi tanggung jawab pusat. Ini langkah meringankan beban daerah,” katanya.
Tak hanya itu, Pemkab Majalengka juga mengusulkan pengalihan beberapa ruas jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi. Di antaranya, jalan Cikijing, Jahim sekitar 8 km. Kemudian ruas dari Pasar Cigasong ke Jatiwangi, serta dari Jatiwangi ke Lanud hingga Ampel yang mencapai sekitar 35 km.
“Kalau usulan ini diterima, berarti beban kita bisa berkurang jadi sekitar 900 km. Lumayan mengurangi tekanan,” jelas Eman.
Meski usulan ini belum sepenuhnya disetujui, Eman mengaku optimistis. Saat ini, pembahasan masih berlangsung di tingkat kementerian.
“Pak Menteri bilang masih dibahas. Saya juga minta bantuan ke sana-sini agar ini bisa masuk,” pungkasnya.
