Karawang –
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto turun gunung ke Karawang. Keduanya melakukan sosialisasi masif terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemda Karawang, Kamis (26/2/2026).
Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan sosial (bansos) ke depan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak, tanpa ada intervensi kepentingan sepihak di tingkat desa.
“Teman-teman sekalian Alhamdulillah saya sama Pak Yandri hadir di sini untuk bersama Pak Bupati, bertemu dengan pendamping desa, pilar-pilar sosial, kepala desa, operator data desa dan juga para tokoh, relawan-relawan yang semuanya ini kita harapkan ikut menghadirkan data yang akurat data yang sesuai dengan kenyataan,” kata Gus Ipul saat diwawancara awak media usai kegiatan.
Pembenahan data tunggal ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Aturan tersebut mewajibkan seluruh program pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib berpedoman pada satu data, yakni DTSEN.
“Dalam menyalurkan bantuan-bantuan sosial maupun, program-program pemerintah baik pusat maupun daerah, maka itulah kita perlu kerja bersama, kita perlu gandeng tangan dengan para pemangku kepentingan salah satunya adalah Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta daerah, sore ini kmdu Kabupaten Karawang, kita lakukan sosialisasi DTSEN,” kata dia.
Gus Ipul menekankan bahwa data kemiskinan bersifat dinamis, sehingga membutuhkan teknologi dan kecepatan operator di lapangan. Ia juga mengapresiasi langkah Mendes Yandri yang memberikan dukungan anggaran bagi operator data di tingkat desa.
“kita tahu bahwa data ini dinamis perlu kerja cepat, sistematis dan menggunakan teknologi Alhamdulillah ya Pak Yandri misalnya itu telah memberikan satu dukungan bagaimana misalnya desa menghadirkan atau bisa juga membiayai, memberikan gaji kepada operator-operator data. Ini sangat berarti sekali bagi kami ya, karena hadirnya operator desa itu sangat menentukan. Pengambil kebijakan ya tentu masih tergantung siapa yang meng-input data itu. Dan yang meng-input itu adalah operator, operator data desa dan juga Dinas Sosial setempat,” paparnya.
Meski mengakui masih ada kekurangan teknis, Gus Ipul optimistis tingkat kesalahan (error) data akan terus menurun seiring keterlibatan aktif masyarakat dalam pemutakhiran data.
“Di samping itu sesuai arahan Presiden kita membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat di dalam pemutahgiran data ini. Alhamdulillah saya harus akui masih ada kekurangan-kekurangan, masih ada beberapa error. Tetapi data kita makin hari, makin bulan, makin tahun makin solid, erornya terus menurun,” ucapnya.
Gus Ipul meyakini data akan semakin akurat jika masyarakat kian sadar dan terlibat aktif. “Data yang akurat akan menghadirkan keadilan. Tidak ada lagi yang tersisih. Nah untuk itu saya terima kasih pak Yandri kolaborasi ini mudah-mudahan bisa menjadi model dan contoh di daerah-daerah yang lain. Karena kami akan keliling terus ke beberapa daerah, pada waktu-waktu mendatang,” tegasnya.
Di lokasi yang sama, Menteri Desa PDT Yandri Susanto menegaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk menutup celah manipulasi data di tingkat bawah. Ia mengerahkan seluruh instrumen desa, mulai dari RT, RW, hingga pendamping desa untuk mengawal DTSEN.
“Sehingga semua kekuatan, Kemensos dan Kemendes kami kerahkan dalam penyusunan DTSEN. Kami punya pendamping desa, punya kepala desa RT dan RW dan punya ada lembaga musawarah desa, di mana atas instruksi Bapak Presiden, Kemendes itu diminta untuk pemuktahiran data di tingkat desa,” ujar Yandri.
Yandri menjelaskan alur verifikasi data akan dilakukan secara transparan melalui musyawarah desa (Musdes). Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi praktik “titip nama” oleh oknum tertentu.
“Jadi data ini dikolek oleh RT/RW, kemudian dipantau atau dipastikan oleh pendamping PKH, pendamping desa, di input oleh operator desa. Data ini dipastikan, dibahas secara transparan, di tingkat musyawarah desa. Jadi tidak ada lagi kongkalikong data di tingkat desa. Dengan begini artinya DTSEN insyaAllah akurasinya semakin haris semakin baik,” ucap Yandri.
Mengingat jumlah desa yang mencapai 75.266, Yandri menyebut tantangan terbesar adalah dinamika kependudukan seperti kelahiran, kematian, hingga perubahan status ekonomi warga (graduasi).
“Jumlah desa ada 75.266 desa, tadi kata Pak Mensos Data ini sangat dinamis ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang jatuh miskin, ada yang menjadi kaya, data ini mesti dijawab dengan kolaborasi Kementerian Lembaga yang ada di tingkat desa, supaya nanti kalau datanya benar maka data ini bisa dipakai dengan tepat, untuk menyalurkan bantuan sosial, pembangunan dan lain sebagainya,” pungkasnya.
45 Persen Bansos Tak Tepat Sasaran
Sementara itu, dia juga mengungkapkan data terkait penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Ia menyebut sekitar 45 persen bantuan PKH pada tahun 2025 diprediksi tidak tepat sasaran.
Data tersebut merujuk pada temuan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tahun 2025. Angka ini menjadi alarm bagi Kementerian Sosial untuk segera melakukan pengecekan langsung di lapangan atau ground check.
“Tadi sempat saya menyampaikan kalau ada 45 persen bantuan PKH yang tidak tepat sasaran, nah DTSEN ini merupakan perbaikannya termasuk sosialisasi kepada pemerintah desa untuk penerimaan, agar kita bisa melakukan langkah-langkah untuk melihat kondisi objektifnya. Itu kan perkiraan, maka kita ingin turun ke lapangan melalui DTSEN,” ungkap Gus Ipul usai sosialisasi DTSEN di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemda Karawang, Kamis (26/2/2026).
Langkah konkret pun diambil. Dari hasil verifikasi lapangan terhadap 12 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), ditemukan fakta bahwa sekitar 2 juta penerima sudah tidak layak lagi mendapatkan kucuran bantuan negara.
“Maka di tahun 2025 itu kita lakukan ground check. Kepada 12 ribu lebih keluarga penerima manfaat. Hasilnya hampir 2 juta dari 12 juta itu dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk memperoleh program PKH maupun Sembako. Jadi upaya perbaikan terus kita lakukan,” kata Gus Ipul menegaskan.
Meski tantangan di lapangan cukup berat, Gus Ipul optimistis tingkat kesalahan data (error) akan terus ditekan. Ia menargetkan sistem penyaluran bantuan akan semakin presisi dari waktu ke waktu.
“Yang tidak tepat sasaran mungkin masih ada, terakhir saya akan tambahkan, di tiap desa harus ada Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), melalui itu data akan diperbaharui dan bantuan akan tersalurkan tepat sasaran,” pungkasnya.
“
