Namanya, belakangan terus menghiasi media sosial. Di balik wajah yang keibuan, perempuan ini punya prinsip yang tak bisa ditawar untuk urusan pekerjaan, bahkan soal aturan yang sama sekali tidak boleh dilanggar.
Di tengah kesibukan, Nurma Safarani masih menyempatkan waktu berbincang dengan infoJabar belum lama ini. Perempuan yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Andir itu jadi sorotan setelah sikap tegasnya terhadap para preman.
Lewat unggahan akun Instagram resmi Kecamatan Andir, aksi Nurma nampak tegas, bahkan begitu galak saat turun ke lapangan. Prinsipnya pun tak bisa ditawar ketika berhadapan dengan orang-orang yang meresahkan. Alhasil, pilihannya hanya dua. Mereka mau ikut aturan, atau ditindak sebagai konsekuensinya.
“Jadi sebelum saya datang datang ke sini, saya mah udah dikenal sebagai lurah yang galak dulunya, a. Udah ada omongan begitu. Terus disebut lurah gila kerja. Saya sih enggak masalah, yah,” demikian obrolan infoJabar dengan Nurma saat ditemui di ruang kerjanya.
Nurma memulai karir sebagai pegawai negeri sipil (PNS) setelah lulus dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) yang kini menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial (Politeksos) Bandung akhir medio 90-an. Ibu empat anak itu diterima menjadi abdi negara setelah lulus seleksi program ikatan kedinasan.
Namun, perjalanannya ternyata tak semulus yang diharapkan. Setelah diterima, Nurma dikirim ke Provinsi Timor Timur (sekarang memisahkan diri menjadi negara Timor Leste) karena aturan Kementerian Sosial saat itu.
Meski demikian, Nurma memilih tidak mundur walau harus ditempatkan jauh dari keluarganya. Keberuntungan itu lalu datang ketika Nurma mengajukan pindah kerja lewat mekanisme penempatan tugas suaminya di Jakarta.
Tak diduga, pengajuan itu pun akhirnya diterima. Nurma tercatat hanya berdinas beberapa bulan di wilayah Indonesia Timur, lalu bisa pindah kerja dengan ditempatkan di Bogor, Jawa Barat (Jabar).
Keberuntungan ternyata kembali datang bagi Nurma. Tepat di tahun 1999, Nurma bisa kembali ke Bandung dengan tugas sebagai tenaga kesejahteraan sosial di sebuah panti di Lembang di bawah Kemensos.
“Waktu itu kan saya ikut tinggal di rumah mertua saya di KPAD. Karena jauh, saya nyoba ngajuin pindah lagi. Saya ingat kalau di kecamatan itu ada pekerja sosialnya, akhirnya ngajuin buat pindah ke Kecamatan Cidadap,” ujarnya.
Pengajuan ini lagi-lagi mulus sesuai harapan Nurma. Kebetulan, takdir seolah-olah terus menghampirinya. Di era Presiden Abdurrahman Wahid, Kementerian Sosial dibubarkan dan membuat status PNS Nurma seolah menjadi terlantar.
Namun, Nurma justru seakan bersyukur dengan pembubaran kementerian itu. Dia lalu mengajukan perpindahan instansi dari Kemensos ke Pemkot Bandung. Ternyata, tugas Nurma memang dibutuhkan karena pejabat sebelumnya baru saja pensiun sehingga ada kekosongan yang perlu diisi segera.
“Akhirnya saya diterima sama Dinas Sosial Kota Bandung. Jabatan pertama waktu itu saya masih ingat sebagai pelaksana di Kecamatan Cidadap, terus enggak lama dilantik jadi kasi di Kelurahan Ciumbuleuit,” tuturnya.
Dari staf pelaksana, Nurma kemudian menapaki karirnya. Tahun 2007, ia diberi amanat untuk menjadi pimpinan di kewilayahan dengan diangkat sebagai Sekretaris Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage.
Karirnya sejak saat itu terus menanjak. Beberapa tahun kemudian diangkat menjadi Lurah Cijagra hingga Lurah Gumuruh. Pada 2022, tugas baru dia terima menjadi Sekretaris Kemacatan Andir.
Tugas baru di Kecamatan Andir pun terbilang tak mudah untuk dijalankan. Mengingat, wilayah ini dihuni sekitar 98 ribu penduduk, dan menjadi kecamatan dengan penduduk terbanyak ke-10 di Kota Bandung.
Lalu, dinamika di Kecamatan Andir juga jadi tantangan. Wilayah ini punya 9 kawasan pasar, dengan tiga di antaranya merupakan pasar besar yang jadi magnet kawasan transaksi jual-beli seperti Pasar Andir, Ciroyom hingga Pasar Baru. Belum lagi, Andir terkenal dengan kawasan prostitusi terbesar di Indonesia yaitu Saritem.
Meski demikian, Nurma tak patah arang. Pengalamannya di lapangan sebagai lurah, atau urusan administrasi saat ditempatkan di kewilayahan, menjadi modal bagi Nurma untuk menjalankan amanat baru tersebut.
Sebelum aksinya jadi sorotan karena bersikap tegas kepada sejumlah preman, Nurma terlebih dahulu merapikan urusan di kantornya. Sebisa mungkin, ia membawa budaya kerja yang nyaman bagi bawahannya sehingga kantor kecamatan itu punya suasana yang tak jauh berbeda dengan rumah.
Setelah kantor terasa nyaman, satu per satu pekerjaan pun bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal. Kemudian pada tahun lalu, Pemkot Bandung membentuk Satgas Antipremanisme yang menjadi upaya pemberantasan tindakan meresahkan di lapangan.
Awalnya, Nurma tak begitu banyak dilibatkan dalam kerja satgas tersebut. Wajar, tugasnya hanya berada di balik meja untuk memastikan semua kebutuhan administrasi berjalan tanpa melanggar peraturan.
Namun lama-lama, jiwa lapangan Nurma akhirnya terpanggil juga. Kebetulan, Kecamatan Andir melakukan pergantian pimpinan dengan mengangkat Jon Heri AP sebagai camat yang baru pada pertengahan 2025.
Nurma dan Heri ternyata punya visi yang sama dalam urusan pekerjaan. Sejak saat itu lah, Nurma mulai banyak dilibatkan dalam urusan tugas lapangan, termasuk ikut terjun bersama Satgas Antipremanisme belakangan ini.
Lantas, bagaimana sebetulnya cerita Nurma bisa marah-marah langsung di hadapan preman? Ternyata, sebelum itu, pihak kecamatan sudah kerap menerima aduan dari masyarakat soal tindakan yang meresahkan di lapangan.
“Sebenarnya saya waktu itu udah greget itu, a, pas datang ke Pasar Andir. Banyaklah aduan-aduan masyarakat. Akhirnya saya ikut sama satgas dan waktu itu sekalian menertibkan PKL ilegal yang jualan di pinggir jalan,” ungkapnya.
Sebetulnya, Nurma mengaku tak melulu bersikap kaku dengan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Saat penertiban PKL di Jalan Sudirman beberapa tahun lalu, dia bahkan ikut memberikan solusi bagi mereka dan akhirnya bisa diterima tanpa menimbulkan konflik di lapangan.
Namun untuk kasus yang ini, Nurma sepertinya sudah lama memendam kekesalannya. Akhirnya, ia mau tak mau harus bertindak tegas agar aturan yang ada bisa ditegakkan.
“Karena gini, kalau misalnya saya nggak tegas, dia nggak tahu siapa saya. Kalau dia enggak tahu siapa saya, dia juga enggak tahu aturannya apa. Karena diperingatin berapa kali enggak juga dilaksanain. Makanya, saya selalu nitip, cing atuh jangan sampai saya yang turun. Kalau sampai saya yang turun, enggak awar tawar-tawaran lagi,” tegasnya.
Hasilnya, ternyata sesuai dengan harapan. Beberapa hari kemudian, pihak Kecamatan Andir memutuskan untuk mengajak para ‘gegedug’ atau para pentolan preman pasar duduk bersama untuk memahami soal aturan yang ada.
Tadinya, Nurma maupun Camat Andir, Jon Heri, sempat merasa canggung apakah para pentolan itu bisa memahami aturan yang akan mereka sampaikan. Namun setelah melihat mereka berkumpul di kecamatan, kecemasan itu pun hilang dan semuanya bisa ngobrol sampai ada kesepakatan.
“Siapa yang enggak sieun atuh, a, semuanya ngumpul di sini ada 20 orangan mah. Tapi sama Pak Camat akhirnya dikasih pemahaman pelan-pelan. Ternyata responsnya positif, malah jadi ngedukung aturan-aturan yang kita sampaikan,” ucapnya.
Bicara soal program, Kecamatan Andir sebetulnya tak hanya fokus soal pemberantasan preman. Sejumlah program lain yang menjadi kepanjangan tangan dari Pemkot Bandung ikut Nurma kawal seperti pemberantasan stunting hingga pengentasan kemiskinan.
Ia bahkan tak segan untuk turun ke lapangan. Dalam perbincangannya, tindakan itu dia lakukan bukan untuk melangkahi tugas dari kelurahan. Namun minimal, mereka bisa mencontoh bagaimana sebetulnya program itu bisa dilaksanakan tepat sasaran.
Menutup perbincangannya, Nurma mengatakan tugas sebagai ASN hanya jadi titipan. Sebisa mungkin ia menjalankan kerja tersebut secara optimal dan meninggalkan jejak yang mengesankan di mana pun Nurma ditempatkan.
“Dan ketika kita sudah tidak menjabat, kita meninggalkan kesan yang baik. Baik itu terhadap diri kita, buat keluarga kita, kemudian orang sekitar kita,” pungkasnya.
