Jakarta –
Suksesi kepemimpinan Iran menjadi agenda mendesak setelah Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan tewas akibat serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Rezim Republik Islam kini menghadapi tantangan menentukan figur penerus di tengah situasi politik dan keamanan yang belum stabil.
Melansir, Khamenei tidak pernah secara resmi mengumumkan nama pengganti. Penentuan pemimpin tertinggi selanjutnya berada di tangan Majelis Pakar, lembaga beranggotakan 88 ulama senior yang memiliki kewenangan konstitusional memilih dan, bila perlu, memberhentikan pemimpin tertinggi.
Majelis Pakar baru sekali menjalankan tugas tersebut sejak Revolusi Islam 1979, yakni saat memilih Khamenei menggantikan Ruhollah Khomeini pada 1989.
Pemerintah Iran diperkirakan bergerak cepat untuk menunjukkan stabilitas. Namun, belum jelas apakah Majelis Pakar dapat segera bersidang di tengah ancaman lanjutan dari Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya menyatakan operasi militer terhadap rezim Iran bisa berlanjut.
Mekanisme dan Skenario Transisi
Berdasarkan konstitusi, pemimpin tertinggi harus seorang laki-laki, ulama dengan kapasitas politik, otoritas moral, serta loyal terhadap Republik Islam. Majelis Pakar memiliki ruang interpretasi dalam menilai kelayakan kandidat, termasuk berpotensi menyingkirkan figur reformis yang dinilai terlalu moderat.
Al Jazeera melaporkan bahwa sebelum wafat, Khamenei disebut telah menyerahkan empat nama kepada lingkaran terbatas. Namun, identitas figur tersebut belum diungkap ke publik.
Sebagai langkah sementara, Iran membentuk dewan beranggotakan tiga orang-presiden, kepala kehakiman, dan satu anggota Dewan Penjaga Konstitusi-untuk menjalankan tugas kepemimpinan hingga pemimpin baru terpilih. Skenario lain yang mengemuka adalah pembentukan dewan kolektif beranggotakan empat orang untuk memimpin negara secara interim.
Sejumlah Nama yang Muncul
Berikut sejumlah tokoh yang kerap disebut sebagai kandidat potensial penerus Khamenei:
1. Mojtaba Khamenei
Putra kedua Khamenei, Mojtaba (56), dikenal memiliki pengaruh signifikan di balik layar dan relasi kuat dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) serta milisi Basij.
Namun, suksesi ayah kepada anak dinilai sensitif di kalangan ulama Syiah Iran, mengingat Revolusi 1979 menggulingkan sistem monarki. Selain itu, Mojtaba bukan ulama berpangkat tinggi dan tidak memiliki jabatan resmi dalam struktur negara. Ia juga dikenai sanksi AS pada 2019.
2. Alireza Arafi
Alireza Arafi (67) merupakan ulama senior dan Wakil Ketua Majelis Pakar. Ia juga anggota Dewan Penjaga serta memimpin sistem seminari nasional Iran.
Pengamat Timur Tengah Alex Vatanka menilai penunjukan Arafi ke sejumlah posisi strategis mencerminkan kepercayaan besar Khamenei terhadap kapasitas birokrasinya. Meski demikian, Arafi tidak dikenal sebagai figur politik dominan dan tidak memiliki kedekatan kuat dengan lembaga keamanan.
3. Mohammad Mehdi Mirbagheri
Mirbagheri (60) dikenal sebagai ulama garis keras dan anggota Majelis Pakar. Ia memimpin Akademi Ilmu-Ilmu Islam di Qom.
Sejumlah laporan menyebut pandangannya sangat konservatif dan keras terhadap Barat. Ia kerap mewakili spektrum paling ideologis di kalangan ulama.
4. Hassan Khomeini
Hassan Khomeini merupakan cucu Ayatollah Ruhollah Khomeini. Latar belakang keluarganya memberi legitimasi religius dan historis.
Namun, ia belum pernah memegang jabatan publik strategis dan tidak dikenal memiliki pengaruh besar terhadap aparat keamanan. Ia juga pernah dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan Majelis Pakar pada 2016.
5. Hashem Hosseini Bushehri
Bushehri, ulama senior berusia 60-an, menjabat Wakil Ketua Pertama Majelis Pakar. Ia disebut dekat dengan Khamenei dan memiliki posisi dalam struktur kelembagaan yang mengelola proses suksesi.
Meski demikian, profilnya relatif rendah di ruang publik dan tidak diketahui memiliki hubungan kuat dengan IRGC.
Artikel ini sudah tayang di
