Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang secara terbuka mengumumkan posisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui akun media sosial menuai respons positif dari legislatif.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai terobosan penting dalam mewujudkan transparansi keuangan daerah dan membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang rakyat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Muhamad Romli menyebut langkah itu sebagai hal baru yang patut diapresiasi. Ia menilai, selama ini masyarakat jarang mendapatkan informasi langsung dan detail terkait kondisi keuangan daerah, sehingga kebijakan ini menjadi momentum penting dalam tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka.
“Tentunya bahwa apa yang dilakukan gubernur suatu langkah maju dan perlu diapresiasi. Selama ini masyarakat belum disuguhi terkait dengan informasi keuangan daerah, dan hari ini gubernur mengeluarkan kebijakan luar biasa,” ujar Romli saat dimintai tanggapan, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, keterbukaan itu bukan hanya sebatas angka, tetapi juga memberi ruang bagi publik untuk mengawasi sejauh mana program-program pemerintah berjalan sesuai rencana.
“Kemudian masyarakat bisa melihat kaitan program apakah sesuai dengan target yang disusun, karena itu akan kelihatan uang terserap berapa dan sebagainya termasuk program kegiatan,” tutur politisi PPP ini.
Romli menyebut langkah Dedi Mulyadi ini sebagai praktik nyata dari semangat transparansi yang selama ini sering digaungkan, namun jarang diwujudkan secara gamblang oleh pemerintah daerah lain.
“Sepakat positif. Saya pikir ini hal baru dalam tata kelola pemerintahan. Walaupun pemerintah selalu menggaungkan transparansi, tapi nyatanya tidak segamblang yang disampaikan sekarang,” ujarnya menegaskan.
Meski demikian, Romli memberi catatan agar kebijakan ini juga diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, keterbukaan informasi akan lebih efektif bila setiap OPD turut memberikan laporan secara berkala agar tidak terjadi perbedaan data dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Mungkin secara berkala OPD juga memberikan laporan karena ujungnya kan BPKAD. Jadi harus sinkron antara OPD dan BPKAD, jangan sampai ada selisih sehingga terjadi gaduh,” kata Romli.
Ia pun berharap, langkah Gubernur Jawa Barat ini menjadi awal dari budaya baru dalam birokrasi daerah, di mana setiap instansi tak ragu membuka data anggarannya kepada publik.
“Harapannya agar OPD secara berkala mengumumkan anggaran yang ada di mereka. Langkah gubernur harus diikuti juga,” pungkasnya.
