Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti distribusi dana hibah pesantren yang dinilai timpang dan sarat kepentingan politik. Langkah berani pun diambil dengan memangkas anggaran hibah pesantren tahun 2025 dari Rp153 miliar menjadi hanya Rp9,25 miliar.
Pemangkasan ini bukan tanpa alasan. Dedi mengungkapkan selama ini bantuan kerap jatuh ke lembaga yang itu-itu saja dan memiliki akses kuat ke pusat kekuasaan.
“Agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Yang kedua, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja, artinya punya akses terhadap DPRD, punya akses terhadap gubernur,” ucapnya, Jumat (25/4/2025).
Menurutnya, Pemprov Jabar kini fokus ke pembenahan tata kelola dan distribusi anggaran yang lebih adil. Dalam rapat bersama Kemenag se-Jawa Barat, Dedi menegaskan pentingnya distribusi yang merata.
“Makanya saya sudah rapat dengan Kemenag seluruh Jawa Barat, ke depan kita akan mengarahkan (bantuan) pada distribusi rasa keadilan,” sambungnya
Ia juga menyoroti adanya yayasan yang menerima dana hingga puluhan miliar rupiah, sementara banyak lainnya tak tersentuh bantuan.
“Coba ada yayasan yang terimanya Rp2 miliar, Rp5 miliar. Ada yang Rp25 miliar, ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka Rp50 miliar. Menurut Anda adil enggak,” ujar Dedi.
Menurutnya, selama ini bantuan terhadap yayasan pendidikan keagamaan lebih banyak dipengaruhi pertimbangan politis daripada kebutuhan nyata. Maka dari itu, pembenahan pun menjadi keniscayaan.
“Ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan. Jadi tujuannya untuk apa, karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama,” tandasnya.
