Kuningan –
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kemuning, atau PDAM Kuningan, merupakan BUMD milik Pemkab Kuningan yang berfokus pada pengelolaan air bersih. Tercatat, ada 12 titik mata air yang dikelola oleh perusahaan ini untuk melayani kebutuhan warga.
Humas PDAM Tirta Kemuning, Asep Aro, memaparkan ke-12 mata air tersebut tersebar di sejumlah lokasi, seperti Telaga Nilam, Waduk Darma, hingga kawasan Gunung Ciremai. Sebagai perusahaan daerah, PDAM Kuningan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi Kabupaten Kuningan.
“Ada 12 titik sumber mata air. Semuanya sudah memiliki Izin Pengelolaan Air (IPA) dan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA),” tutur Asep, Rabu (28/1/2026).
Berdasarkan data PDAM Tirta Kemuning, laba pengelolaan air terus meningkat. Pada 2023, laba tercatat Rp 6,038 miliar, naik menjadi Rp 6,680 miliar pada 2024, dan menyentuh Rp 6,940 miliar pada 2025.
Kontribusi ini berbanding lurus dengan setoran PAD. Pada 2023, PDAM Kuningan menyumbang Rp 1,885 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 2,321 miliar pada 2024, dan mencapai Rp 2,586 miliar pada 2025.
Asep menjelaskan, pendapatan tersebut bersumber dari berbagai sektor, terutama layanan air minum rumah tangga. Saat ini, terdapat 55.784 sambungan rumah (SR) yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Kuningan. Untuk berlangganan, warga cukup membayar biaya pemasangan pipa sebesar Rp 1,5 juta dengan tarif air rata-rata Rp 40.000 per bulan.
“Total SR aktif sekitar 55.784. Tarif standarnya Rp 40.000, termurah se-Ciayumajakuning karena 90 persen pelanggan adalah rumah tangga biasa. Sisanya niaga, sementara industri masih jarang. Biaya pasang Rp 1,5 juta itu sudah siap pakai. Pelanggan terbanyak berada di Kecamatan Kuningan,” jelas Asep.
Meski laba menanjak, PDAM Kuningan masih menghadapi kendala distribusi yang belum merata. Akibat belum terjangkau akses pipa, sejumlah wilayah masih mengalami kekeringan saat musim kemarau.
“Wilayah yang belum terjangkau PDAM, seperti Kuningan Timur di kawasan Cibingbin, sering kekeringan saat kemarau. Untuk menanggulangi hal itu, kami menyiagakan mobil tangki untuk menyuplai air bersih,” katanya.
Kendala akses ini disebabkan kondisi geografis Kuningan yang berbukit dengan kontur tanah tidak rata. Hal ini menyulitkan distribusi dan membutuhkan biaya investasi yang besar. Selain itu, mata air berkapasitas melimpah justru berada di Kecamatan Pasawahan yang jauh dari pusat kota. Karena lokasinya, pasokan air di wilayah tersebut mayoritas dimanfaatkan oleh wilayah Cirebon yang secara geografis lebih dekat.
“Kuningan dianugerahi air melimpah, tapi sulit dimanfaatkan sendiri karena lokasinya terpencar. Titik besarnya di Pasawahan dan Kaduela, yang airnya justru mengalir ke Cirebon sehingga lebih mudah dimanfaatkan di sana. Untuk Kuningan sendiri, kami mengambil dari Palutungan, Cigugur, dan Cilengkrang,” ungkapnya.
Konsep Kerja Sama Pemanfaatan Air
Asep menjelaskan, skema kerja sama air di Kuningan terbagi dua. Pertama, kerja sama antar-pemerintah daerah (G-to-G) dalam bentuk kompensasi tanpa melibatkan PDAM secara teknis bisnis. Kedua, pemanfaatan komersial yang dikelola langsung oleh PDAM Kuningan.
Ia mencontohkan kompensasi air dari Pemerintah Kota Cirebon. Dana dari hasil pemanfaatan tersebut langsung masuk ke kas daerah Pemkab Kuningan.
“Dengan Kota Cirebon itu sistemnya kerja sama antar-pemda yang bersumber dari Paniis. Bentuknya bukan jual beli air, melainkan kompensasi yang menguntungkan pemda. Uangnya masuk ke kas daerah, bukan ke PDAM. Kami hanya sebagai pelaksana atau operator,” tegas Asep.
Sementara itu, contoh kerja sama komersial PDAM Kuningan adalah suplai air untuk PDAM Indramayu melalui pipa di Desa Cikalahang, Cirebon. Proyek ini melibatkan pihak ketiga sebagai investor dengan nilai investasi sebesar Rp 200 miliar.
“Investasi dari pihak ketiga itu sekitar Rp 200 miliar untuk jangka waktu 25 tahun. Setelah itu, aset baru kembali ke PDAM. Kami bekerja sama dengan swasta karena aturan melarang air dikelola sepenuhnya oleh perorangan. Jadi, pembayaran dari Indramayu masuk ke kami, lalu kami setorkan ke investor. Kami mendapatkan persentase tertentu,” urainya.
Asep menyebut pemanfaatan air ini sudah berjalan sejak Mei 2025. Meski skema pengelolaannya tengah menjadi sorotan, ia memastikan pasokan air ke Indramayu tetap berjalan normal.
“Dulu pembangunan infrastrukturnya lama, baru mulai beroperasi Mei 2025. Pihak PDAM Indramayu sempat khawatir pasokan terganggu, tapi saya pastikan sampai sekarang aman. Sumbernya dari Telaga Nilam dengan debit 96 liter per detik,” tuturnya.
Guna meningkatkan PAD dan pemerataan distribusi, PDAM berencana memaksimalkan potensi mata air yang ada. Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Selain itu, pengecekan rutin dan pemeliharaan jaringan diperketat demi menjaga debit air pelanggan.
“Tujuannya memperluas cakupan pelayanan. Kami rutin melakukan pengecekan dan inventarisasi di setiap titik mata air. Tantangannya adalah kebutuhan masyarakat terus meningkat, sementara debit air terbatas,” pungkas Asep.
