Kuningan –
Menjelang Ramadan dan Idulfitri di Jawa Barat tahun ini, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, pemerintah daerah, serta sejumlah instansi terkait memperkut sinergi melalui Pasamoan Agung atau High Level Meeting di Alun-alun Kabupaten Kuningan, Kamis (5/2/2026). Tujuan besarnya untuk pengendalian inflasi hingga percepatan digitalisasi daerah.
Pasamoan Agung ini jadi ruang konsolidasi untuk memastikan masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idulfitri dengan harga pangan terjangkau, pasokan aman, serta mendapatkan layanan publik yang makin mudah dan transparan.
“Ini adalah satu upaya antisipasi kita meningkatkan kolaborasi koordinasi memastikan bahwa ketersediaan harga juga terjangkau, terus distribusi berjalan lancar, komunikasi juga bisa berjalan dengan efektif,” ujar Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Muhamad Nur.
Lewat kegiatan ini, masyarakat juga diharapkan lebih tenang menghadapi Ramadan dan Idulfitri. Sebab, kegiatan ini jadi wujud keseriusan pemerintah, terutama dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok.
“Komitmen pemerintah yang begitu besar tentu bisa menciptakan ekspektasi positif bagi masyarakat bahwa pemerintah concern, bersungguh di dalam upaya menjamin ketresediaan bahan-bahan pokok,” jelasnya.
Sementara itu, Wagub Jawa Barat Erwan Setiawan secara khusus mengingatkan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat agar mengantisipasi cuaca ekstrem. Terlebih, belakangan ini cuaca juga tidak menentu.
“Antisipasi cuaca ekstrem yang saat ini tidak menentu, jangan sampai pasokan bahan-bahan pokok ini terkendala masalah cuaca. Oleh karena itu, kepada para kepala daerah dan pemangku kepentingan TPID ini untuk terus berkolaborasi dengan BMKG dan BPBD setempat mengecek bagaimana beberapa hari ke depan cuaca di wilayahnya, sehingga pasokan bahan pokok ini bisa berjalan dengan baik,” jelas Erwan.
Sementara itu, dalam Pasamoan Agung ini, disepakati delapan langkah nyata berbasis kebutuhan masyarakat, yakni sebagai berikut:
1. Penguatan pemantauan harga dan pasokan secara real time
2. Penguatan koordinasi lintas sektor antar provinsi, kabupaten/kota, dan mitra strategis seperti Satgas Pangan, Bulog, dan pelaku usaha
3. Optimalisasi operasi pasar dan pasar murah yang tepat sasaran dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar
4. Peningkatan komunikasi efektif kepada masyarakat
5. Memperkuat koordinasi dengan BMKG dan BPBD untuk mengantisipasi risiko pasokan dan distribusi
6. Mengoptimalkan cadangan pangan pemerintah daerah
7. Meningkatkan seluruh aspek dalam penilaian TP2DD melalui kebijakan sinergi fiskal pusat dan daerah
8. Mengoptimalkan implementasi Kartu Kredit Indonesia
Di sisi lain, digitalisasi daerah terus dipercepat sebagai alat untuk memudahkan hidup masyarakat sekaligus mendukung akselerasi pendapatan pemerintah daerah. Perluasan transaksi non-tunai pada penerimaan dan belanja pemerintah daerah, termasuk optimalisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), diarahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi layanan publik. Digitalisasi tidak berhenti pada sistem, tapi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mulai dari pembayaran yang lebih mudah hingga layanan pemerintah yang lebih cepat dan tepat.
Melalui komitmen sinergi dalam Pasamoan Agung, Jawa Barat optimis dapat menghadapi Ramadan dan Idulfitri 2026 dengan kondisi ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya tahan dengan tetap berpihak pada masyarakat.
