Kasus keracunan massal yang terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah Jawa Barat menuai perhatian anggota DPRD Jawa Barat. Anggota Komisi V DPRD Jabar Aten Munajat menilai insiden tersebut harus dipandang sebagai bahan evaluasi.
“Permasalahan keracunan yang muncul dalam program makan gratis (MBG) harus dilihat secara objektif sebagai sebuah evaluasi, bukan sebagai kegagalan total program,” ujar Aten, Jumat (19/9/2025).
Menurutnya, program MBG hadir dengan semangat besar untuk memberikan keadilan sosial, memenuhi gizi anak sekolah, sekaligus menekan angka stunting dan ketimpangan akses pangan.
“MBG pada dasarnya lahir dari semangat menghadirkan keadilan sosial, memastikan gizi anak didik terpenuhi, serta menekan angka stunting dan ketimpangan akses pangan,” katanya.
Meski demikian, Aten menegaskan insiden keracunan ini merupakan peringatan serius agar tata kelola program diperkuat. DPRD Jabar, kata dia, melihat perlunya pengawasan lebih ketat, khususnya terkait kualitas bahan pangan, higienitas dapur, hingga distribusi makanan.
“Pengawasan lebih ketat dalam hal kualitas bahan pangan, higienitas pengolahan, dan distribusi makanan harus jadi perhatian,” ucap Aten yang juga politisi PPP ini.
Selain itu, standarisasi teknis dari hulu ke hilir juga perlu diberlakukan agar keamanan pangan terjamin. “Standarisasi teknis mulai dari dapur produksi, penyimpanan, hingga distribusi harus sesuai dengan kaidah kesehatan dan keamanan pangan,” kata Aten.
Ia juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban dari pihak penyedia jasa yang terlibat dalam pengelolaan program MBG. Hal ini, menurutnya, penting agar masyarakat mendapat perlindungan hukum yang jelas bila terjadi masalah.
“Harus ada pertanggungjawaban penyedia jasa yang terlibat, sehingga ada kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat,” tegasnya.
Dewan juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Jawa Barat. Evaluasi ini termasuk pelibatan Dinas Kesehatan serta BPOM untuk melakukan uji sampel makanan secara rutin.
“Evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang, termasuk pelibatan Dinas Kesehatan dan BPOM untuk uji sampel makanan secara rutin,” pungkasnya.
Pertanggungjawaban dan Evaluasi
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
