Bandung –
Pemprov Jawa Barat mengusulkan wacana tukar guling aset antara Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka. Wacana ini mencuat karena beban fiskal yang terus ditanggung APBD Jabar untuk menopang operasional bandara internasional tersebut.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turut berkomentar soal wacana itu. Ia mengatakan, teknis wacana ini merupakan kewenangan Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung nantinya hanya menjadi penerima manfaat, terutama dari konektivitas moda transportasinya.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“Itu mah pembicaraan provinsi dan pemerintah pusat. Kita mah penerima manfaat. Makanya, siap-siap 11 Februari kita akan terbang ke Jogja,” kata Farhan saat merespons wacana tukar guling Bandara Husein dengan Kertajati di Balai Kota Bandung, Rabu (4/2/2026).
Wacana tukar guling bandara ini pertama kali dilontarkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Pemerintah pusat nantinya akan mengelola BIJB Kertajati, sementara Pemprov mengambil alih aset Bandara Husein, termasuk PT Dirgantara Indonesia (PT DI).
Dedi saat itu menyebut, Bandara Kertajati nantinya berpotensi dialihkan menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara (AU). Hal itu bahkan kata dia telah mendapat respons positif dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Jadi itu mah pusat sama provinsi, yang penting bandara bisa digunakan 11 Februari kita ke Jogja. Nanti saya akan lihat tujuan wisata terdekat di situ kemana, soalnya ke Magelang ke Solo dan ke Salatiga sekalian kunker ke wilayah itu untuk Apeksi,” pungkasnya.
Pemprov Jabar diketahui telah menggelontorkan dana hingga Rp1,72 triliun ke PT BIJB sejak 2014. Nilai tersebut membuat Pemprov Jabar menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi 78,52 persen hingga akhir 2025.
Penyertaan modal itu dilakukan secara bertahap. Pada 2014, Pemprov Jabar menyuntikkan modal awal sebesar Rp37,5 miliar. Setahun kemudian, nilai investasi melonjak tajam menjadi Rp300 miliar. Tren penambahan modal berlanjut pada 2016 sebesar Rp200 miliar, lalu Rp258,5 miliar pada 2017.
Puncak beban fiskal terjadi pada 2018. Pada tahun tersebut, Pemprov Jabar melakukan penyertaan modal dalam bentuk inbreng lahan seluas 294,8 hektare yang dinilai mencapai Rp725,55 miliar.
Setelah 2018, Pemprov Jabar masih terus mengucurkan dana. Pada 2020, penyertaan modal kembali diberikan sebesar Rp53,01 miliar, disusul Rp46,95 miliar pada 2021. Terakhir, Pemprov Jabar menambah modal Rp52 miliar pada 2024 dan Rp50 miliar pada 2025.
Secara akumulatif, total penyertaan modal Pemprov Jabar hingga akhir 2025 tercatat mencapai Rp1.723.523.000.000. Beban tersebut belum berhenti. Pada 2026, Pemprov Jabar kembali mengalokasikan Rp100 miliar untuk mendukung operasional BIJB Kertajati.
Besarnya suntikan dana ini berbanding terbalik dengan tingkat kemandirian bandara. Hingga kini, BIJB Kertajati belum menunjukkan kemampuan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasional secara mandiri. Kondisi ini membuat APBD Jawa Barat harus terus hadir sebagai penyangga.
