Bandung –
Sorotan DPRD Jawa Barat terhadap tidak tercantumnya anggaran beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin dalam APBD murni 2026 dijawab Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menegaskan, belum munculnya anggaran tersebut bukan berarti bantuan pendidikan dihapus, melainkan karena pemerintah daerah masih menunggu data penerima yang valid.
Sebelumnya, Komisi V DPRD Jawa Barat menyebut alokasi beasiswa pendidikan senilai Rp218 miliar terdiri dari Rp150 miliar beasiswa operasional sekolah swasta dan Rp68 miliar beasiswa personal hilang setelah dilakukan pergeseran anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa penyaluran beasiswa pada tahun anggaran 2026 memang menyasar siswa baru, khususnya kelas 1 tingkat SMA/SMK di sekolah swasta pada tahun ajaran 2026/2027. Sementara itu, hingga kini pemerintah belum mengantongi data pasti terkait calon penerima.
“Kan mulai belajarnya itu kan nanti bulan Juni, kan kita ini hari ini belum bisa mendapat update data. Berapa yang kelas 1 yang tidak mampu yang di sekolah swasta tahun ajaran 2026-2027,” kata Dedi ditemui di Gedung Sate, Bandung, Selasa (3/2/2026) sore.
Menurutnya, basis data penerima beasiswa akan bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terbaru yang baru tersedia setelah proses penerimaan peserta didik baru rampung.
“Jadi uang itu belum muncul karena kita belum ada data untuk siswa yang nanti di Dapodik yang baru. Kan nanti sasarannya adalah kelas 1. Nanti berarti berdasarkan data penerimaan siswa baru tahun 2026/2027 data itu keluar nanti, begitu,” jelasnya.
Dedi juga menepis anggapan bahwa anggaran beasiswa harus selalu tercantum sejak awal dalam APBD murni. Ia memastikan, pemerintah daerah masih memiliki ruang fiskal untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut melalui mekanisme pergeseran anggaran. “Kan bisa dengan pergeseran. Bisa dengan pergeseran, bisa,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil rapat bersama Dinas Pendidikan Jawa Barat, anggaran beasiswa baik operasional maupun personal sama sekali tidak muncul dalam dokumen APBD 2026.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
“Jadi data terakhir ada Rp150 miliar alokasi untuk beasiswa operasional dan ada sekitar Rp68 miliar yang dialokasikan untuk beasiswa personal, itu yang untuk keluarga miskin ekstrem, tadi tersampaikan bahwa clear di APBD murni itu tidak ada,” ungkap Yomanius, Selasa (3/2/2026).
