Puluhan warga dari Kecamatan Beber dan Greged yang tergabung dalam Aliansi Peduli Cirebon Selatan (Aspecs) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon, Kamis (7/8/2025).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon yang dinilai lamban dalam merealisasikan janji perbaikan infrastruktur, khususnya ruas Jalan Halimpu-Wangkelang.
Koordinator aksi, Labib Bahaisul menyampaikan, aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk protes atas ketidakjelasan anggaran perbaikan jalan yang selama ini dijanjikan.
“Kami cek langsung ke dokumen anggaran, ternyata ruas jalan Halimpu-Wangkelang tidak masuk dalam rencana perbaikan tahun ini. Padahal kerusakannya sudah sangat parah dan membahayakan warga. Kami datang menagih janji Pemkab,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Menurut Labib, masyarakat menuntut minimal 10 persen dari APBD dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan. Namun, realisasinya saat ini hanya sekitar 3 persen, yang dianggap jauh dari kebutuhan mendesak warga, terutama di wilayah selatan Cirebon.
Warga menyebut, kondisi jalan di wilayah Halimpu-Wangkelang telah mengalami kerusakan berat selama bertahun-tahun. Selain menghambat aktivitas ekonomi dan sosial, jalan rusak tersebut juga disebut telah menelan korban jiwa akibat kecelakaan.
“Kerusakannya bukan hanya lubang kecil, tapi sudah seperti kubangan. Banyak motor tergelincir, bahkan ada warga yang meninggal akibat kecelakaan di jalur ini,” ungkapnya.
Dalam aksinya, massa Aspecs menyampaikan beberapa poin tuntutan utama kepada Pemkab Cirebon diantaranya pemeliharaan darurat segera terhadap ruas jalan Halimpu-Wangkelang dan jalan-jalan rusak lainnya di Kecamatan Greged dan Beber, sebelum dilakukan pembangunan total.
Kemudian menagih komitmen Pemkab yang sebelumnya menyatakan akan memulai perbaikan pada bulan Juli 2025, namun hingga kini belum ada tanda-tanda pelaksanaan.
“Jika tidak ada realisasi dalam waktu dekat, massa aksi akan kembali turun ke jalan dengan skala yang lebih besar,” tegasnya.
Dalam aksi ini juga masa sempat melakukan pembakaran ban bekas sebagai bentuk kekecewaan terhadap Pemkab Cirebon.
Labib dan para pengunjuk rasa mendesak Bupati Cirebon untuk segera turun tangan dan tidak menutup mata terhadap kondisi infrastruktur jalan yang semakin memburuk di wilayah selatan.
“Kami tidak minta yang muluk-muluk, cukup buktikan janji, realisasikan perbaikan, dan dengarkan suara warga,” tegas Labib.
Aksi berjalan damai dan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Para peserta aksi berharap aspirasi mereka mendapat respons dari Pemkab Cirebon dalam waktu dekat.
Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman menyatakan, bahwa perbaikan jalan tersebut akan mulai dilakukan secara bertahap dan akan terus diupayakan hingga tahun 2026.
“Tahun ini ada peningkatan jalan sepanjang 1 kilometer dan pemeliharaan berkala sepanjang 570 meter pada ruas Halimpu-Wangkelang,” ujar Agus usai menemui masa aksi, Kamis (7/8/2025).
Dari total panjang 10,5 kilometer ruas jalan Halimpu-Wangkelang, Agus mengakui bahwa penanganan sejauh ini belum sepenuhnya mencakup keseluruhan. Oleh karena itu, ia menyebut akan ada pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk memastikan kelanjutan proyek ini bisa dimasukkan dalam APBD tahun anggaran 2026.
“Kami upayakan semaksimal mungkin untuk peebaikan jalan di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon, Tomi Hendrawan menjelaskan, bahwa pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 saat ini sedang berlangsung.
“Untuk bidang bina marga tahun depan direncanakan ada dua program besar, yaitu pembangunan drainase perkotaan sebesar Rp15 miliar dan penyelenggaraan jalan sebesar Rp181 miliar,” ujar Tomi.
Ia menyebut, berdasarkan pembahasan bersama Banggar DPRD, fokus utama Pemkab Cirebon pada tahun anggaran 2026 memang diarahkan ke peningkatan infrastruktur jalan.
Tomi juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghitung kebutuhan untuk rekonstruksi jalan sepanjang 47 kilometer pada tahun 2026. Ia menambahkan, bila ada penambahan alokasi anggaran, maka cakupan perbaikan akan diperluas, termasuk untuk wilayah selatan Cirebon yang selama ini belum maksimal tersentuh pembangunan.
Selain mengandalkan APBD, Pemkab juga intens menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mengupayakan bantuan keuangan sebesar Rp109,1 miliar. Tak hanya itu, pengajuan dukungan juga terus dilakukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
“Ada empat ruas jalan yang kami usulkan ke pusat, yaitu Playangan-Bojongnegara, Arjawinangun-Suranenggala, Gebang Ilir-Waled, dan Sindanglaut-Pabuaran,” ungkapnya.
Berdasarkan data terakhir Dinas PUTR, saat ini tercatat 189,2 kilometer jalan di Kabupaten Cirebon dalam kondisi tidak mantap. Pemerintah menargetkan seluruh ruas jalan tersebut bisa ditangani secara bertahap dan rampung dalam waktu tiga tahun ke depan.
“Kami memahami keluhan masyarakat, dan kami pastikan perbaikan infrastruktur jalan menjadi prioritas. Kami terus berupaya dari berbagai jalur pendanaan,” tutupnya.
