Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana angkat bicara soal polemik kegiatan study tour yang belakangan kembali jadi sorotan. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil sejauh ini masih mengacu pada arahan dari Gubernur Jawa Barat, termasuk soal larangan study tour ke luar provinsi.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
“Sejauh ini dengan Pak Wali (Wali Kota Sukabumi) belum ada pembicaraan langsung, tapi kita masih berpegang pada arahan dari gubernur,” kata Bobby saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Ponpes Al-Fath, Kota Sukabumi, Kamis (24/7/2025).
Menurut Bobby, kegiatan study tour sebenarnya harus dilihat dari sisi kemampuan ekonomi para siswa. Ia menyebut banyak narasi di lapangan yang justru memberatkan orang tua, karena siswa yang tak ikut pun kerap tetap diminta membayar.
“Itu kan kembali ke kemampuan masing-masing siswa. Banyak yang merasa terbebani, karena ikut atau tidak ikut, tetap dikenai biaya. Narasi-narasi semacam itu yang sebenarnya bikin berat,” ujarnya.
Bobby menambahkan, hingga kini belum ada keputusan resmi di tingkat kota. Ia menyebut akan berdiskusi lebih lanjut dengan Wali Kota Sukabumi untuk menentukan sikap Pemkot ke depan.
“Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Wali. Ini juga masih ramai dibahas, apalagi dua hari lalu ada demo soal ini di Bandung. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa,” ucapnya.
Terkait pelarangan, Bobby menyebut bahwa edaran Gubernur Jawa Barat bersifat jelas, sekolah diimbau tidak mengadakan study tour ke luar provinsi. Namun, ia memberikan kelonggaran untuk tujuan study tour di dalam wilayah Jabar.
“Kalau mau study tour ke kabupaten (Sukabumi) misalkan itu bisa, kalau masih di Jabar silakan,” kata Bobby.
Ia pun mengingatkan bahwa alasan utama pelarangan adalah soal biaya tinggi yang kerap timbul dari kegiatan study tour ke luar daerah, termasuk penginapan dan akomodasi.
“Kalau study tour ke luar Jawa Barat kan biayanya cukup tinggi, ada penginapan, transportasi dan sebagainya. Itu yang jadi pertimbangan,” imbuhnya.
Bobby menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah provinsi sambil menunggu hasil diskusi lanjutan di tingkat kota. “Sejauh ini kita masih vertikal, kita akan ikuti dulu. Setelah itu, baru kita sesuaikan dengan kondisi di daerah,” tutupnya.
