Gubernur Dedi Mulyadi mewacanakan pengetatan bagi penerima bantuan sosial di Jawa Barat (Jabar). Salah satu syaratnya yaitu wajib mengikuti program keluarga berencana (KB), khususnya bagi kaum pria atau disebut vasektomi.
Usul itu pun mendapat berbagai macam respons dari warga Kota Bandung. Meski secara garis besar warga memahami apa yang Dedi Mulyadi inginkan, tapi wacana itu diminta untuk dikaji ulang.
Toni misalnya. Salah seorang warga Kota Bandung ini mengatakan bahwa urusan KB merupakan ranah privasi dalam hubungan rumah tangga. Tapi jika ingin tetap diberlakukan, seharusnya kata dia, KB untuk perempuan saja sudah cukup karena risikonya yang lebih minim dibandingkan vasektomi.
“Karena di kita kan udah seringnya KB di perempuan. Bukan bermaksud diskriminasi, tapi urusan kesehatan kan enggak ada yang tahu. Selama ini yang kita tahu itu KB kebanyakan di perempuan, kalau di laki-laki masih jarang,” katanya saat berbincang dengan infoJabar di bilangan Jl Ir H Juanda, Kota Bandung, Rabu (30/4/2025).
Dengan kondisi itu, menurut Toni, seharusnya sudah cukup jika Dedi Mulyadi ingin memberlakukan pengetatan penerima bansos. Sebab kata dia, di kalangan warga kurang mampu, bansos bisa menjadi andalan bagi mereka dalam menyambung hidup sehari-hari.
“Karena saya juga yakin masyarakat yang, punteun, kategorinya miskin itu bukan enggak mau KB. Bisa aja kan karena terkendala biaya. Dibanding bayar buat KB, mending buat makan sehari-harinya,” ungkap Toni.
Toni pun menyarankan agar wacana itu ditinjau ulang. Sebab yang seharusnya dilakukan, pemerintah perlu mengevaluasi nama-nama penerima bantuan yang selama ini ia anggap banyak yang salah sasaran.
Kata Toni, di beberapa wilayah di Kota Bandung, kadang masih ada masyarakat yang sudah mampu tapi tetap menerima bantuan dari pemerintah. Padahal seharusnya, bantuan itu diberikan kepada masyarakat miskin hingga janda-janda yang usianya sudah tua.
“Saya pribadi paham maksud dari Pak Gubernur kayanya mau menekan angka kelahiran di kalangan warga kurang mampu supaya lebih baik lagi kehidupannya. Tapi daripada pengetatan begitu, mendingan ditinjau ulang penerima bantuannya. Karena di lapangan itu masih banyak yang belum tepat sasaran bansosnya,” tutur Toni.
Dewi, warga Kota Bandung lainnya mengaku akan nurut saja jika memang kebijakan ini diberlakukan. Tapi, pedagang warung kelontong tersebut meminta supaya penerima bansos ke depan lebih tepat sasaran.
“Bagus-bagus aja sih buat saya mah. Yang penting emang tepat sasaran. Jangan sampai yang udah mampu maleh dapet babtuan, biar adil ke masyarakatnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi mencontohkan berbagai program bantuan Pemprov, seperti pemasangan 150 ribu jaringan listrik baru, beasiswa anak, hingga bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu), semuanya akan disertai dengan syarat wajib KB.
“Boleh dipasang listrik, tapi harus KB dulu. Anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh, tapi ibunya di-KB dulu. Rutilahu juga begitu, boleh menerima, tapi KB dulu,” ujar Dedi, Selasa (29/4/2025).
“Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Tapi hari ini yang saya kejar, yang KB harus laki-laki,” sambungnya.
Dedi mengungkap, alasan dirinya mengutamakan laki-laki melakukan KB. Sebab menurutnya, selama ini beban reproduksi kerap ditanggung sepihak oleh perempuan. Ia menilai sudah saatnya laki-laki mengambil peran lebih aktif dalam perencanaan keluarga.
“Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi,” ujarnya.
Di sisi lain, laki-laki kata Dedi harus menunjukkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, termasuk dalam hal pengendalian jumlah anak. “Kalau suaminya nggak mampu lagi membesarkan (anak-anaknya), maka dia gagal menjadi seorang suami,” ucapnya blak-blakan.
Ke depan, Dedi menyatakan kebijakan ini akan terintegrasi dengan sistem data kependudukan. Pemerintah daerah akan memeriksa status KB sebelum menyalurkan bantuan.
“Data itu saya ingin sudah tercantum orang itu KB atau tidak. Ketika kami menurunkan bantuan, sudah KB, bantu. Belum? KB dulu,” tegasnya.
