Nama Bale Subang Larang diusulkan untuk kantor Gubernur Jawa Barat yang akan menempati Gedung Negara di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. Usulan ini muncul dari hasil urun rembuk yang melibatkan sejumlah pemerhati sejarah dan budaya Cirebon.
Sebelumnya, para pemerhati budaya Cirebon sempat mengkritisi penggunaan nama Bale Jaya Dewata yang kini disematkan pada kantor Gubernur Jawa Barat di Gedung Negara, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. Mereka merasa nama tersebut kurang mewakili daerah setempat.
Saat ini, mereka telah menyiapkan satu nama yang akan diusulkan untuk kantor Gubernur Jawa Barat di Kota Cirebon, yakni Bale Subang Larang. Nama ini merupakan hasil musyawarah yang melibatkan para pemerhati sejarah dan budaya di Cirebon pada Minggu (27/4).
Salah satu pemerhati sejarah, Farihin, yang ikut hadir dalam musyawarah tersebut kemudian menjelaskan siapa Subang Larang yang namanya diusulkan untuk kantor Gubernur Jawa Barat.
Ia menjelaskan bahwa Subang Larang adalah putri dari Ki Gedeng Tapa, seorang yang pernah memerintah atau berkuasa di Keraton Singhapura. Keraton ini terletak di daerah yang sekarang dikenal sebagai Desa Mertasinga dan Desa Sirnabaya, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon.
“Ki Gedeng Tapa hidup di abad ke-15 atau tahun 1400-an awal. Ki Gedeng Tapa ini merupakan penguasa di Keraton Singhapura, yang sekarang jadi wilayah Mertasinga dan Sirnabaya. Kemudian beliau juga merangkap sebagai Mangkubumi dan juga sebagai syahbandar, penguasa di Pelabuhan Muara Jati,” kata Farihin.
Ia menjelaskan bahwa Keraton Singhapura sendiri merupakan sebuah kerajaan yang telah berdiri lebih dulu sebelum munculnya Kesultanan Cirebon.
“Bahkan di naskah Purwaka Caruban Nagari jelas tertulis Kedatuan Singhapura. Itu menunjukkan bahwa nama Singhapura lebih dulu muncul. Kerajaan Singhapura ini merupakan kerajaan bawahan dari Kerajaan Galuh, karena saat itu menginduknya ke Kerajaan Galuh” ucap Farihin.
Dengan latar belakangnya tersebut, bisa dikatakan Subang Larang bukanlah orang biasa. Ia tidak hanya dikenal sebagai putri Ki Gedeng Tapa, tetapi juga sebagai perempuan yang mendalami ajaran Islam di masanya.
Farihin menjelaskan bahwa sejak muda, Subang Larang sudah menimba ilmu agama dengan menjadi murid dari Syekh Hasanuddin atau Syekh Quro.
“Subang Larang ini menjadi murid salah satu ulama dari Campa, yakni Syekh Hasanuddin yang masyhur disebut dengan Syekh Quro. Oleh Ki Gedeng Tapa, Subang Larang diberikan kepada Syekh Quro untuk belajar agama Islam. Kemudian Subang Larang juga belajar kepada Syekh Nurjati,” terang Farihin.
Dalam perjalanannya, Subang Larang kemudian menikah dengan Jaya Dewata, yang tak lain adalah Prabu Siliwangi, seorang raja dari Kerajaan Pajajaran.
Dari pernikahannya itu, mereka lalu memiliki tiga orang anak. Antara lain yaitu Walang Sungsang, Rara Santang dan Kian Santang.
“Subang Larang menikah dengan Prabu Siliwangi atau Prabu Jaya Dewata yang kemudian melahirkan putra putri. Di antaranya Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Nyi Mas Rara Santang yang merupakan ibu dari Sunan Gunung Jati, serta Kian Santang,” ujar Farihin.
“Jadi Subang Larang ini merupakan ibu dari putra-putri Prabu Siliwangi (Walang Sungsang, Rara Santang dan Kian Santang),” kata dia menambahkan.
Menurut Farihin, Subang Larang sendiri memiliki beberapa nama sebutan lain. Salah satunya adalah Nyi Subang Kranjang.
“Subang Larang punya beberapa nama lain, misalnya Subang Kranjang. Tapi yang lebih familiar bagi orang Cirebon adalah Nyai Subang Larang,” terang Farihin.
Kini, nama Subang Larang diusulkan untuk dijadikan nama kantor Gubernur Jawa yang akan menempati Gedung Negara di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. Usulan ini merupakan hasil musyawarah para pemerhati sejarah dan budaya Cirebon.
“Ini merupakan kebanggaan bagi kami orang Cirebon. Jadi penamaannya (kantor gubernur) identik dengan Cirebon, yaitu Bale Subang Larang,” kata Jajat, salah satu pemerhati budaya Cirebon yang ikut dalam musyawarah tersebut.
Dengan adanya usulan nama ini, Jajat mengatakan bahwa pihaknya berencana melakukan audensi dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Mudah-mudahan Pak Gubernur berkenan menerima kami untuk beraudiensi. Kami akan berkirim surat,” harap Jajat.
