Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar terus berupaya menangani kemiskinan yang ada di daerah. Dirinya meminta warga yang telah menerima bantuan selama 5 tahun untuk bisa lebih mandiri ke depannya.
Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Cak Imin saat kegiatan Rembug Desa, di Lapangan Mini Soccer, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Sabtu (21/6/2025). Beberapa tokoh masyarakat turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Cak Imin mengatakan, program penuntasan kemiskinan terus digencarkan berdasarkan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Menurutnya dalam inpres tersebut terdapat beberapa poin yang harus dikerjakan.
“Pertama mengurangi jumlah pengeluaran rakyat miskin, artinya difasilitasi, sekolahnya harus gratis, kesehatannya harus terjamin, intinya pengeluaran semua kebutuhan rakyat miskin,” ujar Cak Imin.
Kemudian harus melakukan peningkatan pendapatan keluarga miskin. Menurutnya, hal tersebut masuk dalam pemberdayaan dari masyarakat.
“Ini juga menuju kemandirian, kalau sudah mandiri dan berdaya maka lepas dari tanggung jawab bantuan sosial,” katanya.
Setelah itu wilayah atau lokasi yang harus menjadi target peningkatan kapasitas atau dinaikkan kelasnya dari kemiskinan. Sehingga kehidupan masyarakat bisa berkembang.
“Apakah bangunannya, fisik sarana, dan prasarana, atau kalau tidak bisa di tolong ya dipindahkan dari kantong-kantong kemiskinan,” jelasnya.
Menurutnya penanganan periode kemiskinan sebelumnya difokuskan dalam bansos. Kata dia, pada pemerintahan Prabowo Subianto akan difokuskan dalam pemberdayaan masyarakat.
“Warga Indonesia yang menerima bansos maksimal 5 tahun tidak boleh lebih dari itu. Setelah 5 tahun harus merdeka, kuat, kokoh, kecuali dua saja, manula, difabel,” tegasnya.
“Warga lainnya yang masih produktif dan sehat harus berhenti di lima tahun. Karena itu visinya seluruh jenis bansos kira-kira Rp 500 Triliun itu akan terus kita konsolidasikan, kita terus koordinasikan sampai level produktif memberdayakan. Itu bedanya dengan cara kerja bantuan pemerintah dan tentu saja butuh sinergi, kolaborasi, bisnis proses, cara kerja, membutuhkan semua pihak terlibat,” lanjutnya.
Cak Imin menambahkan, saat ini tidak mudah melepaskan data kemiskinan versi word bank. Namun saat ini pemerintahan Prabowo Subianto telah menargetkan kemiskinan ekstrim itu bisa 0 persen tahun 2026 dan pada tahun 2029 secara Nasional angka kemiskinan bisa turun hingga 4 persen.
“Karena terus terang kita masih menghadapi angka kemiskinan masih tinggi di angka 5 persen dan kita ingin pada tahun 2029 turun sampai 4,5 persen. Karena satu persen saja itu sangat signifikan,” ungkapnya.
Dia berharap berbagai lembaga dan pemerintahan bisa bekerjasama menuntaskan kemiskinan. Menurutnya penuntasan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama.
“Ini harus bersinergi baik melalui program APBN, sinergi berbagai Lembaga, Badan serta Kementrian, juga tidak kalah penting agar semua stakholder termasuk para pelaku pengusaha menjadi bagian integral pengatasan kemiskinan sehingga nanti akan terbentuk sebuah ekostem secara bersama-sama dan menanggulangi kemiskinan,” pungkasnya.
