Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor mengalami kenaikan signifikan setelah terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 Tahun 2023. Aturan yang ditandatangani Bupati Iwan Setiawan pada masa transisi kepemimpinan jelang Pilkada 2024 itu menggantikan Perbup Nomor 45 Tahun 2017.
Dalam Perbup 2017 tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi Anggota dan Pimpinan DPRD, serta Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD, tunjangan perumahan Ketua dan Wakil Ketua DPRD ditetapkan Rp20 juta per bulan, sementara anggota menerima Rp18,5 juta.
Kini, berdasarkan Perbup 44/2023, tunjangan perumahan melonjak menjadi Rp44,5 juta untuk Ketua DPRD, Rp43,5 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp38,5 juta untuk anggota. Jika dipersentasekan, kenaikan mencapai 123 persen bagi Ketua, 118 persen untuk Wakil Ketua, dan 108 persen bagi anggota.
Kenaikan juga terjadi pada tunjangan transportasi. Dari sebelumnya Rp10 juta per bulan, naik menjadi Rp14,7 juta per bulan atau meningkat 47 persen. Dua komponen ini adalah yang mempengaruhi pendapatan bulanan setiap pimpinan dan anggota dewan.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengakui pihaknya masih berpedoman pada Perbup 44/2023.
“Sampai sekarang masih pakai itu,” ujarnya saat ditemui di Ciomas, Minggu (7/9/2025).
Namun ketika disinggung soal jumlah besarannya, ia membantah. “Enggak segitu,” katanya.
Sastra menambahkan aturan tersebut akan dibahas ulang bersama bupati.
“Karena itu kan Perbup, minggu depan akan dibahas lagi dengan bupati (Bogor),” tegas politikus Gerindra itu.
DPRD Kabupaten Bogor periode sekarang sendiri baru dilantik pada 27 Agustus 2024. Dari total 55 anggota dewan, sebanyak 28 di antaranya merupakan wajah baru, sementara sisanya merupakan petahana yang kembali duduk di kursi parlemen daerah.
