Bandung –
Rencana tukar guling aset Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara terus bergulir. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini menunggu kesepakatan lintas lembaga, baik dengan pemerintah pusat maupun instansi terkait lainnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan pembahasan rencana tersebut melibatkan banyak pihak karena menyangkut status hukum dan pengelolaan dua bandara strategis di Jawa Barat.
Pemprov Jabar, kata Dedi, tidak bisa berjalan sendiri dalam mengambil keputusan. Saat ini, kata dia, Pemprov menunggu pembahasan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dengan Danantara.
“Kita nunggu nanti kesepakatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat, dengan Kemenhan, dengan Danantara, persoalan bagaimana status Bandara Kertajati dan bagaimana status Bandara Husein,” ujar Dedi, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, kepastian mengenai posisi dan fungsi masing-masing bandara menjadi kunci utama sebelum skema tukar guling bisa diputuskan. Karena itu, koordinasi intensif terus dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Dedi juga mengungkapkan pembahasan lanjutan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Ia bahkan berencana turun langsung untuk membahas rencana tersebut bersama para pemangku kepentingan.
“Kita nunggu. Nanti minggu depan saya mungkin sudah mulai keliling untuk membahas ini,” katanya.
Rencana tukar guling aset Bandara Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara mencuat karena adanya beban fiskal yang terus ditanggung APBD Jawa Barat untuk menopang operasional BIJB Kertajati.
Pemprov Jabar diketahui telah menggelontorkan dana hingga Rp1,72 triliun ke PT BIJB sejak 2014. Nilai tersebut membuat Pemprov Jabar menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi 78,52 persen hingga akhir 2025.
Penyertaan modal itu dilakukan secara bertahap. Pada 2014, Pemprov Jabar menyuntikkan modal awal sebesar Rp37,5 miliar. Setahun kemudian, nilai investasi melonjak tajam menjadi Rp300 miliar. Tren penambahan modal berlanjut pada 2016 sebesar Rp200 miliar, lalu Rp258,5 miliar pada 2017.
Puncak beban fiskal terjadi pada 2018. Pada tahun tersebut, Pemprov Jabar melakukan penyertaan modal dalam bentuk inbreng lahan seluas 294,8 hektare yang dinilai mencapai Rp725,55 miliar.
Setelah 2018, Pemprov Jabar masih terus mengucurkan dana. Pada 2020, penyertaan modal kembali diberikan sebesar Rp53,01 miliar, disusul Rp46,95 miliar pada 2021. Terakhir, Pemprov Jabar menambah modal Rp52 miliar pada 2024 dan Rp50 miliar pada 2025.
Secara akumulatif, total penyertaan modal Pemprov Jabar hingga akhir 2025 tercatat mencapai Rp1,72 triliun. Beban tersebut belum berhenti. Pada 2026, Pemprov Jabar kembali mengalokasikan Rp100 miliar untuk mendukung operasional BIJB Kertajati.
Besarnya suntikan dana ini berbanding terbalik dengan tingkat kemandirian bandara. Hingga kini, BIJB Kertajati belum menunjukkan kemampuan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasional secara mandiri. Kondisi ini membuat APBD Jawa Barat harus terus hadir sebagai penyangga.
“Sedangkan kepastian bahwa Kertajati itu bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional kan sampai sekarang belum bisa dilihat,” kata Dedi.
Di tengah beban fiskal tersebut, Pemprov Jabar mencari jalan keluar yang dinilai lebih rasional. Salah satu opsinya adalah tukar guling aset dengan pemerintah pusat.
“Kalau opsi saya adalah tuker. Opsi Pemprov Jabar, Husein, PT DI dan sekitarnya itu diserahkan ke Pemprov, Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat. Gitu loh,” ujar Dedi.
Dedi menyebut Bandara Kertajati nantinya berpotensi dialihkan menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara (AU). Hal itu, kata dia, bahkan telah mendapat respons positif dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Saya waktu itu menyampaikan bahwa kawasan Kertajati saya mengusulkan untuk menjadi kawasan pusat industri pertahanan dalam negeri. Nah, ini mendapat respon presiden, sehingga presiden itu memiliki harapan untuk Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” ujarnya.
“
