Bandung –
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, pembahasan mengenai pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) kembali menjadi perhatian para pekerja di Indonesia. Baik karyawan swasta maupun aparatur sipil negara (ASN) menunggu kepastian kapan hak tahunan tersebut mulai dicairkan oleh perusahaan atau pemerintah.
THR merupakan salah satu hak normatif pekerja yang wajib diberikan menjelang hari raya keagamaan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menegaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan THR secara penuh kepada pekerja atau buruh. Pembayaran tersebut tidak boleh dilakukan secara bertahap atau dicicil dan harus mengikuti ketentuan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Kebijakan ini dikeluarkan untuk memastikan kesejahteraan pekerja menjelang Lebaran, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional selama periode Ramadan hingga Idul Fitri yang dikenal sebagai masa meningkatnya konsumsi masyarakat.
THR 2026 Wajib Dibayar Paling Lambat H-7 Lebaran
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pembayaran THR keagamaan bagi pekerja wajib dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2026 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk diteruskan kepada bupati dan wali kota, serta para pelaku usaha di wilayah masing-masing.
Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa THR wajib dibayarkan secara penuh kepada pekerja dan tidak diperbolehkan dicicil. Pemerintah menegaskan bahwa kewajiban ini harus dipatuhi oleh seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia.
Jika merujuk pada perkiraan kalender Hijriah, Idul Fitri 2026 diprediksi jatuh pada akhir Maret 2026, meskipun kepastian tanggalnya masih menunggu hasil sidang isbat pemerintah. Dengan demikian, batas waktu pembayaran THR kemungkinan berada sekitar satu pekan sebelum tanggal tersebut.
Pemerintah juga mendorong perusahaan agar menyalurkan THR lebih awal dari batas waktu yang ditentukan. Hal ini diharapkan dapat membantu pekerja mempersiapkan kebutuhan Lebaran dengan lebih baik.
Jadwal THR 2026
Jika mengacu pada perkiraan kalender Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 2026 diprediksi jatuh pada 21 Maret 2026. Artinya, jika hari ini adalah 9 Maret, maka waktu menuju Lebaran tersisa sekitar 12 hari lagi. Dengan ketentuan pemerintah bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri, maka batas akhir pembayaran THR oleh perusahaan diperkirakan jatuh pada sekitar 14 Maret 2026.
Hal ini berarti periode pencairan THR bagi pekerja kemungkinan besar mulai berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Banyak perusahaan biasanya menyalurkan THR lebih awal agar karyawan memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan kebutuhan Ramadan dan Lebaran, seperti mudik, membeli kebutuhan rumah tangga, hingga keperluan hari raya.
Pekerja yang Berhak Mendapatkan THR
Tidak semua pekerja otomatis menerima THR. Regulasi ketenagakerjaan menetapkan bahwa pekerja yang telah memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus berhak mendapatkan tunjangan tersebut.
Ketentuan ini berlaku untuk pekerja dengan dua jenis status hubungan kerja, yaitu:
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak
Dengan aturan ini, baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak tetap berhak memperoleh THR selama memenuhi syarat masa kerja yang ditentukan.
Dasar Hukum Pemberian THR
Kewajiban pembayaran THR memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia. Pemerintah menetapkan berbagai regulasi untuk memastikan hak pekerja tersebut terpenuhi.
Untuk pekerja sektor swasta, aturan mengenai THR diatur dalam beberapa regulasi utama, antara lain:
Undang-Undang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan
Sementara itu, bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, serta pensiunan, dasar hukum pemberian THR diatur dalam sejumlah peraturan pemerintah, di antaranya:
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji PNS
Regulasi tersebut menunjukkan bahwa THR bukan sekadar kebijakan tahunan, tetapi merupakan hak pekerja yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
Selain sebagai bentuk penghargaan kepada pekerja menjelang hari raya, THR juga memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Dana yang diterima pekerja biasanya digunakan untuk berbagai kebutuhan Ramadan dan Lebaran, seperti membeli bahan makanan, pakaian, hingga kebutuhan mudik.
Perputaran uang dari pembayaran THR turut mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, transportasi, hingga pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah memandang kebijakan THR sebagai salah satu instrumen yang dapat menjaga daya beli masyarakat.
Bagi ASN, pembayaran THR juga merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.
Komponen THR ASN 2026
Untuk aparatur sipil negara, komponen THR umumnya mengacu pada struktur penghasilan yang diterima pada bulan sebelum hari raya.
Berdasarkan pola pembayaran pada tahun-tahun sebelumnya, komponen THR ASN pada 2026 diperkirakan meliputi:
Gaji pokok
Tunjangan keluarga
Tunjangan pangan
Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
Tunjangan kinerja (tukin) yang diberikan hingga 100 persen
Besaran THR yang diterima setiap ASN dapat berbeda-beda, tergantung pada golongan, jabatan, serta tunjangan kinerja yang melekat pada masing-masing pegawai.
Penerima THR dari Kalangan ASN
Penerima THR dari sektor pemerintahan tidak hanya terbatas pada pegawai aktif. Berdasarkan regulasi yang berlaku, beberapa kelompok yang berhak menerima THR antara lain:
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
Pejabat negara
Selain itu, pemerintah juga memberikan THR kepada para pensiunan PNS, pensiunan TNI/Polri, pensiunan pejabat negara, serta penerima pensiun janda, duda, anak, dan orang tua yang sah.
Cara Menghitung THR Karyawan Swasta
Bagi pekerja di sektor swasta, besaran THR ditentukan berdasarkan masa kerja yang telah dijalani di perusahaan.
Jika pekerja telah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka ia berhak menerima THR sebesar satu bulan upah penuh.
Namun bagi pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan tetapi kurang dari 12 bulan, besaran THR dihitung secara proporsional. Perhitungan tersebut menggunakan rumus:
(Masa kerja / 12) × 1 bulan upah
Sebagai contoh, seorang pekerja yang memiliki gaji Rp4.500.000 dan telah bekerja selama enam bulan akan menerima THR sebesar:
(6/12) × Rp4.500.000 = Rp2.250.000.
Perhitungan ini memastikan bahwa pekerja yang belum genap satu tahun bekerja tetap memperoleh hak THR secara adil sesuai masa kerjanya.
Pengawasan dan Posko Pengaduan THR
Untuk memastikan aturan pembayaran THR dipatuhi oleh perusahaan, pemerintah meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan aktif.
Menteri Ketenagakerjaan juga menginstruksikan kepada seluruh gubernur agar membentuk Pos Komando Satuan Tugas Ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai pusat konsultasi dan penegakan hukum terkait THR 2026.
Posko THR tersebut akan terintegrasi dengan layanan pengaduan daring melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Melalui layanan ini, pekerja dapat melaporkan berbagai permasalahan terkait THR, seperti keterlambatan pembayaran atau pelanggaran ketentuan.
Sanksi bagi Perusahaan yang Melanggar
Perusahaan yang tidak membayarkan THR sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika pekerja mengalami masalah terkait THR, mereka dapat menempuh beberapa langkah, antara lain:
Mengadukan permasalahan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat
Melaporkan melalui Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan
Menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Langkah-langkah ini disediakan untuk memastikan hak pekerja tetap terlindungi dan perusahaan mematuhi kewajiban mereka.
Pembayaran THR 2026 wajib dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah menegaskan bahwa THR harus dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil oleh perusahaan.
Baik pekerja swasta maupun ASN memiliki hak untuk menerima THR sesuai ketentuan yang telah diatur dalam berbagai regulasi ketenagakerjaan. Pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme pengawasan serta kanal pengaduan untuk memastikan hak tersebut benar-benar dipenuhi.
Dengan kepastian jadwal dan aturan yang jelas, para pekerja diharapkan dapat merencanakan kebutuhan Lebaran dengan lebih tenang, sekaligus memanfaatkan THR untuk memenuhi berbagai keperluan selama Ramadan hingga Idul Fitri.
