Di tengah gempuran e-commerce dan perubahan pola belanja masyarakat, pasar tradisional di Kota Bogor menghadapi tantangan yang tidak lagi bersifat teknis semata, tetapi struktural.
Isu tersebut menjadi sorotan utama dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Bogor bersama Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ), Rabu (10/12/2025). Rapat ini membahas capaian kinerja PPJ, rencana bisnis perusahaan, hingga target 2026 yang diproyeksikan sebagai tahun penentu keberlanjutan usaha pasar rakyat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menegaskan bahwa PPJ harus bergerak ke arah tata kelola yang lebih profesional. Pasar tradisional, menurutnya, tidak mungkin bertahan jika kebocoran pendapatan masih terjadi dan manajemen belum menunjukkan efisiensi yang optimal.
“Agar tidak ada lagi kebocoran pendapatan yang berakibat pada menurunnya laba PPJ. Dengan beban hutang tersisa Rp1,1 miliar, kami harap bisa diselesaikan pada 2026 dan PPJ dapat menunaikan kewajiban memberikan deviden kepada Pemkot Bogor di 2027 agar mendongkrak PAD,” ujar Hasbi dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2025).
Masalah utang bukan satu-satunya tantangan. Revitalisasi Pasar Bogor dan Plaza Bogor yang hingga kini belum memiliki kepastian, membuat pendapatan PPJ terus tergerus. Dua aset penting itu seharusnya menjadi penggerak ekonomi pedagang sekaligus penguat pemasukan daerah.
“Harus ada kepastian dari rencana revitalisasi Pasar Bogor karena itu menjadi kehilangan pendapatan yang sangat besar,” tegasnya.
Di tengah tekanan keuangan dan ketidakpastian proyek revitalisasi, pasar tradisional juga harus menghadapi kompetisi yang tidak lagi terbatas pada pasar modern, tetapi juga platform daring yang menawarkan kemudahan transaksi. Di sinilah Komisi II menilai PPJ membutuhkan strategi baru.
Wakil Ketua Komisi II, Edi Kholki Zaelani, menekankan perlunya PPJ menyusun kajian strategis agar pasar-pasar di Kota Bogor dapat bersaing dalam ekosistem belanja yang semakin digital.
“Perkembangan teknologi memudahkan masyarakat dalam berbelanja dan posisi pasar rakyat semakin tergerus. Saya berharap PPJ meningkatkan kinerja, membuat kajian, dan pengelolaan pasar yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi maraknya jual beli daring serta menghadirkan inovasi,” ujarnya.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Tuntutan ini mengarah pada fakta bahwa pasar tradisional tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga transformasi model bisnis. Mulai dari digitalisasi layanan, perbaikan tata kelola, penguatan data pedagang, hingga integrasi pasar dengan ekosistem distribusi modern.
Bagi PPJ, 2026 disebut sebagai momentum penting. Dengan menyelesaikan hutang, menata ulang strategi bisnis, dan memberikan kepastian pada proyek revitalisasi, perusahaan ini dapat mengembalikan fungsi pasar tradisional sebagai pusat ekonomi rakyat yang adaptif terhadap perubahan zaman.
