Sumedang –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang meraih nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,72 dengan kategori A (Sangat Baik). Capaian tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kementerian, Llembaga, dan Pemerintah Daerah.
Capaian ini menempatkan Kabupaten Sumedang sebagai daerah dengan kualitas pelayanan publik sangat baik. Hal itu sekaligus mencerminkan konsistensi reformasi birokrasi dan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan prima bagi masyarakat.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran aparatur serta masyarakat yang telah berkontribusi terhadap pencapaian tersebut.
“Alhamdulillah, hatur nuhun ka sadayana (terima kasih kepada semuanya). Apresiasi ini menjadi kebanggaan bersama dan motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Dony dalam keterangannya yang diterima, Jumat (30/1/2026).
Dony menegaskan, penilaian dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kementerian PANRB tersebut berlangsung secara komprehensif dan objektif.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Ada enam komponen utama yang menjadi dasar penilaian, yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), konsultasi serta pengelolaan pengaduan, dan inovasi pelayanan.
Menurut Dony, tingginya skor pada seluruh komponen itu membuktikan bahwa peningkatan pelayanan publik di Sumedang tidak sekadar administratif, tetapi juga menyentuh aspek kualitas, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat.
“Penghargaan ini bukan tujuan akhir, melainkan pengingat agar kami terus berbenah, berinovasi, dan menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang cepat, mudah, dan berintegritas,” katanya.
Berbekal IPP 4,72 kategori A, Dony optimistis Pemkab Sumedang mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas layanan ke depan, sekaligus mewujudkan pemerintahan yang melayani, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
