Kebijakan pengadaan tablet untuk anggota 50 anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan anggaran fantastis nyaris mencapai Rp1 miliar menuai kecaman dari masyarakat.
Di tengah menurunnya daya beli masyarakat gegara ekonomi yang tak menentu ditambah instruksi Presiden RI Prabowo Subianto soal efisiensi belanja APBN serta APBD justru lahir kebijakan yang tak memikirkan nasib orang kecil.
Tokoh pemuda dan masyarakat Lembang, Kukuh Wiguna mengatakan, apa yang dilakukan oleh anggota DPRD Bandung Barat itu sudah melukai hati dan mengkhianati kepercayaan masyarakat.
“Terkait rencana anggota dewan KBB membeli tablet hampir Rp1 M, saya kira itu sudah melukai hati rakyat, mencederai dan mengkhianati kepercayaan masyarakat,” kata Kukuh saat dikonfirmasi, Kamis (5/6/2025).
Kukuh mengatakan, saat ini masyarakat termasuk di Bandung Barat sedang dihadapkan pada kenyataan soal sulitnya mencari pekerjaan, banyaknya pemutusan hubungan kerja, sampai ekonomi yang terus menurun. Seakan nirempati, anggota dewan justru membeli tablet baru dengan anggaran gila-gilaan.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
“Urgensinya apa? Yang saya tahu sebagian besar dewan KBB itu sudah tua, mereka itu gaptek, buat apa tablet terlalu mahal dan spesifikasi terlalu tinggi. Itu juga buat menunjang pekerjaan mereka katanya kan, masa enggak mampu membeli sendiri. Logikanya kalau buat kerjaan sendiri, ya beli sendiri dong,” kata Kukuh.
Anggota DPRD Bandung Barat semestinya merealisasikan janji politiknya. Sebagai kepanjangan lidah dan tangan para konstituennya, Kukuh menyebut masih segudang PR yang harus dipikirkan para wakil rakyat.
“Ada masalah yang lebih penting, seperti infrastruktur dan hal lain. Minimal perhatikan konstituennya, jangan cuma datang saat butuh suara dan dukungan. Giliran hal seperti ini diam-diam. Kurang bijak, mesti dikaji ulang. Kalau memang tetap terjadi, berarti mereka sedang mempertontonkan kebodohan,” kata Kukuh.
Senada dengan Kukuh, Syauqi sebagai tokoh pemuda Cipatat, juga tak sepakat dengan rencana anggota DPRD Bandung Barat membeli tablet baru dengan dalih menunjang pekerjaan.
“Pakai handphone milik sendiri harusnya sudah cukup. Apa masih kurang itu gedung sudah mewah, gaji besar, sekarang masih menggunakan uang rakyat buat membeli tablet seolah-olah buat pekerjaan. Selama ini juga enggak ada pekerjaan anggota dewan yang benar,” kata Syauqi.
Ia menuntut agar rencana pengadaan tablet dengan spesifikasi yang belum jelas itu agar dibatalkan. Anggaran tersebut bisa dialihkan untuk keperluan lain yang lebih populis lagi.
“Saya kira harus dibatalkan, alihkan buat program yang lebih populis. Jangan buat mereka yang sebetulnya enggak perlu teknologi terlalu canggih. Kalau ditanya soal AI (artificial intelligence) juga mereka enggak akan paham, pakai yang sudah ada saja,” kata Syauqi.
Sebelumnya, Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi berdalih kalau pengadaan tablet untuk ia dan rekan kerjanya itu sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari, sebelum adanya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Jadi itu perencanaannya sudah lama, sebelum saya jadi anggota dewan. Sekitar tahun 2024 sudah direncanakan (pengadaan tablet),” kata Mahdi saat dikonfirmasi, Kamis (5/6/2025).
