Jajaran Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya kompak menyatakan penolakan atas wacana alih kelola RSUD dr Soekardjo ke Pemprov Jawa Barat.
Mereka berkomitmen sekuat tenaga untuk membenahi ragam permasalahan yang ada di rumah sakit itu, termasuk menyuntik anggaran.
Butuh setidaknya dana sekitar Rp 350 miliar, untuk membiayai pembenahan dan membayar utang RSUD dr Soekardjo. Anggota Komisi IV DPRD menyatakan, Pemkot Tasikmalaya masih mampu, meski di tengah kondisi keuangan daerah yang kurang mendukung.
“Kita berkomitmen akan bantu, mereka butuh sekitar Rp 350 miliar,” kata Tedi Gunadi, anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (5/8/2025).
Para wakil rakyat yang membidangi urusan kesehatan ini, Selasa siang melakukan kunjungan kerja ke RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya. Rombongan diterima langsung oleh jajaran direksi RSUD dr Soekardjo, untuk melihat langsung kondisi rumah sakit dan menyimak penjelasan.
Meski menyatakan kesiapan menyuntik anggaran, tapi Tedi mensyaratkan adanya perbaikan juga dari unsur manajemen RSUD.
“Tapi apa artinya suntikan dana, kalau manajemen tidak dibenahi pasti kitu keneh-kitu keneh (tetap seperti itu),” kata Tedi.
Tedi juga menegaskan pihaknya menolak alih kelola RSUD dr Soekardjo oleh Pemprov Jawa Barat. Dia mengatakan rumah sakit itu menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar bagi Pemkot Tasikmalaya, meski pendapatan itu berputar di internal RSUD. Dalam setahun, RSUD dr Soekardjo bisa membukukan pendapatan sekitar Rp 130 miliar.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Jika PAD itu hilang, menurut Tedi, maka kemampuan keuangan Pemkot Tasikmalaya akan turun ke kluster rendah.
“Kan RSUD itu etalase Kota Tasikmalaya. Sekarang kalau RSUD diambil alih oleh Pemprov, bagaimana Kota Tasikmalaya?. Total PAD Kota Tasikmalaya Rp 440 miliar, diantaranya yang paling besar itu dari RSUD. Terus nanti klaster kemampuan keuangan daerah jadi rendah. Makanya saya menolak RSUD diambil alih oleh Provinsi Jawa Barat,” kata Tedi.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya lainnya, Yadi Mulyadi mengatakan, masalah yang merundung RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya masih bisa diselesaikan. Opsi alih kelola oleh Pemprov Jabar pun tidak menjadi jaminan rumah sakit ini akan sembuh. Apalagi Pemprov Jabar memiliki banyak rumah sakit untuk dibenahi.
“Saya kira ini diselesaikan di internal, karena belum tentu provinsi juga bisa menyelesaikan. Karena kan cakupan Pemprov besar juga, bukan hanya di Tasik. Saya khawatir justru ketika misalkan kita terburu-buru, Pemprov juga belum siap menyelesaikan, jadi gak selesai juga kan?,” kata Yadi.
Yadi menjelaskan akan banyak kerugian yang dialami Pemkot Tasikmalaya jika aset ini diserahkan kepada Pemprov Jawa Barat. Salah satu sorotan dia ikhwal berkurangnya sumber PAD yang berdampak pada penurunan klaster atau klasifikasi kemampuan keuangan daerah.
“Kalau diambil (opsi alih kelola Pemprov) jelas ini akan banyak dampak kepada APBD Kota Tasik. Aset hilang, PAD berkurang, APBD juga berkurang, klaster turun,” kata Yadi.
Dia mengatakan bahwa saat ini keuangan Pemkot Tasikmalaya belum stabil sehingga wajar jika banyak beban-beban pendanaan yang belum bisa dipenuhi.
“Sebenarnya kalau posisi kita lagi stabil sih nggak ada masalah, cuma kondisi hari ini kita belum stabil. Pemerintahan Kota Tasik berganti dengan yang baru, tentu ini kan belum selesai semuanya,” kata Yadi.
