Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyoroti masih adanya Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) yang hingga kini belum mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Sorotan ini semakin menguat setelah dalam beberapa bulan terakhir terjadi serangkaian kasus keracunan massal makanan bergizi (MBG) yang melibatkan peserta didik di beberapa wilayah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman menegaskan, sertifikat higienis dan sanitasi merupakan syarat mutlak dalam penyediaan makanan sehat dan aman bagi anak-anak sekolah. Tanpa adanya sertifikat ini, kualitas dan keamanan makanan yang disajikan rawan dipertanyakan.
“Kami tekankan SPPG yang belum memiliki SLHS agar segera melengkapinya. Kalau standar higienis dan sanitasi dipenuhi, potensi masalah bisa diminimalisir,” kata Ade di Pendopo Sukabumi, Rabu (1/10/2025).
Ade menyebut, dalam beberapa bulan terakhir sudah terjadi empat kasus keracunan MBG di wilayah Kecamatan Cidolog, Cibadak, Parakansalak, dan Pelabuhanratu. Meskipun seluruh kasus bisa ditangani secara cepat, peristiwa tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena melibatkan banyak siswa.
“Kalau sudah keracunan, repot semua pihak. Guru, orang tua, tenaga kesehatan, hingga pemerintah ikut sibuk. Karena itu, evaluasi wajib dilakukan agar kasus serupa tidak terulang,” tegasnya.
Selain masalah sertifikasi, Pemkab Sukabumi juga menyoroti lemahnya sistem pelaporan dari penyelenggara program. Dari total 191 SPPG yang tercatat di pemerintah daerah, sebagian besar dinilai masih jarang memberikan laporan perkembangan secara rutin. Padahal, laporan itu sangat penting untuk memantau kondisi lapangan.
“Koordinator sudah kita ingatkan agar setiap laporan disampaikan secara rutin, minimal harian. Kalau datanya update, kita bisa tahu secara jelas kondisi yang terjadi di lapangan,” jelasnya.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Untuk memperketat pengawasan, pemerintah menugaskan para camat hingga kepala desa agar ikut mengawal jalannya program di wilayah masing-masing. Langkah ini dilakukan agar setiap kendala yang terjadi bisa langsung dilaporkan dan segera ditangani.
Evaluasi juga melibatkan lintas sektor. Pemkab Sukabumi menggerakkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan aman. Bahkan, Bupati Sukabumi disebut ikut memantau langsung proses distribusi makanan bergizi di lapangan.
Menurut Ade, pengawasan ketat ini diperlukan karena program MBG merupakan bagian dari program nasional yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam kerangka Asta Cita. Tujuannya jelas, untuk menyiapkan generasi sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045.
“Program ini strategis untuk masa depan anak-anak kita. Jangan sampai tujuan mulia itu tercoreng hanya karena kelalaian teknis di lapangan,” ujarnya.
Pihaknya menegaskan tidak ingin kasus keracunan kembali terulang. Sebab, jika hal tersebut terjadi terus-menerus, bukan hanya kepercayaan masyarakat yang terganggu, tetapi juga kredibilitas pemerintah dalam melaksanakan program nasional bisa dipertanyakan.
Dengan evaluasi menyeluruh ini, Pemkab Sukabumi berharap ke depan program MBG dapat berjalan lebih optimal, aman, dan tepat sasaran. “Sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Ade.
