Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari angkat bicara soal insiden relokasi dua siswi disabilitas netra dari asrama UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel (PPSGHD) Kota Cimahi.
Zaini mengaku prihatin dengan adanya kejadian tersebut. Dia pun mengajak Gubernur Jawa Barat untuk turun langsung meninjau kondisi Sekolah Luar Biasa (SLB) di lapangan.
“Saya tidak menyangka peristiwa itu terjadi, karena seharusnya apapun yang terjadi, segala sesuatu harus dengan prosedur yang jelas. Harus ada SOP dan pemberitahuan. Sehingga langkah-langkah selanjutnya pasti bakal terlihat akan seperti apa,” kata Zaini, Kamis (24/7/2025).
Zaini menilai, kasus yang sempat dianggap pengusiran itu terjadi karena komunikasi yang buruk, namun juga mencerminkan masih minimnya perhatian terhadap anak-anak difabel yang tengah menempuh pendidikan di SLB.
Ia menegaskan bahwa setelah masa reses DPRD berakhir, Komisi V akan memanggil instansi terkait untuk meminta klarifikasi. “Setelah reses, kita akan memanggil pihak terkait untuk diminta penjelasan, termasuk di situ kan ada Dinsos Provinsi Jabar. Karena asrama itu di bawah naungan petugas PPSGHD Dinsos,” tegasnya.
Lebih dari itu, Zaini berharap perhatian terhadap isu sosial seperti pendidikan difabel tak hanya menjadi tugas legislatif. Ia menekankan pentingnya peran Gubernur Jabar untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan.
“Dengan adanya kejadian ini, tentunya harus menjadi perhatian kita semua. Bukan hanya DPRD, terlebih gubernur. Harus lebih memfokuskan kepada hal-hal yang terkait dengan sosial. Termasuk salah satunya adalah anak-anak difabel yang sekolah, yang turunannya melalui SLB. Dari mulai perhatian termasuk penganggaran, lalu juga fasilitas yang baik dan memadai,” tuturnya.
Ia menyoroti pentingnya pengembangan keahlian bagi lulusan SLB agar mereka bisa hidup mandiri setelah menyelesaikan pendidikan.
“Saya pikir hal itu harus ditingkatkan dan diperhatikan, agar setelah mereka lulus dari SLB, mereka punya keahlian. Seperti kantor Dinas Sosial yang di Cimahi, itu harus dilihat secara langsung oleh gubernur, posisinya seperti apa,” ujarnya.
Zaini bahkan secara terbuka mengajak Gubernur Jabar untuk ikut dalam kunjungan Komisi V DPRD ke SLB di berbagai daerah. Baginya, kunjungan langsung akan jauh lebih menyentuh dibanding laporan tertulis.
“Karena saya yakin, jika gubernur datang ke tiap SLB, mau itu yang di Pajajaran atau Cicendo, tentu itu akan tergugah. Jadi saya mengajak gubernur, ayo bersama Komisi V kita jalan-jalan ke SLB, untuk bisa menyaksikan langsung perjuangan dan kebutuhan anak-anak difabel,” kata Zaini yang juga Ketua Fraksi PPP.
Tak hanya SLB negeri, Zaini turut menyinggung kondisi SLB swasta yang menurutnya jauh lebih memprihatinkan. Ia memberi contoh situasi di kampung halamannya.
“Apalagi yang swasta. Saya kebetulan dari Subang, Cisalak. Di sana ada SLB swasta, dan kondisinya sama. Tempatnya kecil dan kondisinya memprihatinkan. Yang negeri aja gitu, apalagi yang swasta,” jelasnya.
Menurutnya, perhatian terhadap anak-anak difabel adalah bentuk nyata dari prinsip keadilan dalam pelayanan publik. “Dan ini harus mendapat perhatian yang lebih, karena ini adalah bentuk dari pembuktian bahwa kita equal, sejajar. Jadi tidak ada pembeda,” ungkapnya.
Dia juga menekankan pentingnya solusi konkret dari pemerintah terkait penyediaan tempat belajar yang aman dan layak bagi anak-anak difabel. “Mestinya harus ada tempat baru untuk mereka. Itu nanti akan kita perbincangkan dan perjuangkan. Karena nanti mereka mau ke mana jika tidak ada fasilitas untuk belajar,” pungkasnya.
