Dosen teknik sipil sekaligus pakar transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB) R Sony Sulaksono Wibowo belum melihat gebrakan kebijakan transportasi yang digulirkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin.
Menjelang dua bulan kepemimpinan Farhan-Erwin, Sony hanya melihat wacana dan belum sampai ke arah eksekusi program. Salah satu program yang diteruskan yakni Bus Rapid Transit (BRT).
“Ya sudah 2 bulan ini saya lihat memang baru wacana-wacana aja, seperti meneruskan BRT, terus kemudian yang beberapa kali ada di media, rencana akan meningkatkan, mendorong penggunaan BRT, kemudian BRT-nya akan ditingkatkan buat wisatawan, ya sebenarnya sih bukan hal yang baru ya, hanya akan meneruskan dari rencana-rencana BRT yang sebelumnya gitu,” kata Sony dihubungi infoJabar, Rabu (16/4/2025).
“Jujur saja sih, sebenarnya secara spesifik apa yang baru dari program transportasi memang belum terlihat gitu,” tambahnya.
Sony menantikan konsep yang dibuat Farhan dan Erwin terkait pengembangan BRT. “Misalnya, konsep BRT-nya mau seperti apa, terus kemudian bagaimana nanti masalah pendanaannya, masalah halte-nya, terus nanti pengelolaan BRT itu kan pembayarannya katanya mau pakai tapping, berarti kalau pakai tapping itu kan cashless, kalau cashless berarti harus ada badan yang akan mengelolanya, bagaimana mekanismenya, segala macam, itu aja belum kelihatan gitu,” ungkapnya.
Sony juga menyinggung soal gagasan Farhan dan Erwin untuk membuat warga Bandung bisa beralih ke angkutan umum. “Nah ini sebenarnya masih belum jelas seperti apa rencananya gitu,” ucapnya.
Selain itu, Farhan-Erwin juga harus menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Hal itu dapat ditunjukan di 100 hari kerjanya.
“Ya kemacetan apa lagi kan, kadang-kadang kalau wali kota baru kan biasanya punya program spesifik 100 hari, ya sebagai langkah awal gitu ya terkait dengan kemacetan sampah dan banjir gitu, kalau untuk kemacetan saya kira belum ada gitu, kita juga masyarakat juga masih belum melihat gitu. Apa sih program 100 harinya gitu, atau misalnya 1 semester pertama gitu, itu juga belum kelihatan gitu,” terangnya.
Sony menyebut, karena Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memiliki tipikal cepat tanggap, hal itu juga harus dilakukan oleh Farhan-Erwin. Dia berharap gebrakan Farhan-Erwin bisa seperti Kang Dedi Mulyadi (KDM).
“Iya, harus kita buat gebrakan gitu ya, jadi jangan sampai Farhan itu kasilep sama KDM gitu,” ujarnya.
“Kan KDM bikin gerakan ke mana-mana, apalagi masuk ke kota, kabupaten, bahkan desa gitu ya, mungkin kewenangannya dari wali kota, yuk mengimbangi, apa sih yang bisa dilakukan di bidang transportasi misalnya,” tuturnya.
Selain itu, Sony juga menyoroti jabatan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung yang belum definitif. Saat ini Plt Kepala Dishub Kota Bandung adalah Asep Kuswara.
“Atau mungkin yang paling signifikan tuh, menunjuk kadisnya, kan kadis yang sekarang kan Kadishub Bandung itu masih Plt ya, itu harus segera dipastikan gitu,” tuturnya.
Menurut Sony, penunjukan kadis definitif harus dilakukan karena berpengaruh pada kebijakan. “Kemudian Pak Kadis segera menyusun apa yang akan dilakukan dalam waktu satu tahun ini mau apa, ya biar masyarakat juga tahu gitu ada sesuatu yang disusun, seperti apa gitu. Nah ini saja belum kelihatan gitu,” paparnya.
Selain itu, Sony juga menyinggung soal Bandung autopilot yang pernah menjadi bahan pidato Farhan. “Kan kemarin salah satu pidato Kang Farhan tidak mau menyebut Bandung sebagai autopilot, ya memang bener gitu, jadi sejak Mang Oded meninggal, kemudian lagi ada bermasalah, kan hampir 3 tahun ke belakang ini kan hampir tidak ada definitif wali kota. Kota Bandung, akibatnya apa yang mengatakan autopilot. Jadi Dinas Perhubungan menjalankan apa yang sudah dianggarkan itu saja, tapi nggak ada gebrakan-gebrakan untuk menuju perbaikan-perbaikan yang signifikan,” paparnya.
“Masa Kang Farhan udah 2 bulan nggak menunjukkan bahwa dia akan mengambil kendali pilot itu gitu ya, Bandung masih berjalan seperti autopilot ya, mudah-mudahan segera ya,” tambahnya.
Begitupun terkait perkembangan underpass Cibiru yang di mana kawasan Bunderan Cibiru menjadi titik kemacetan yang krusial dan kerap terjadi di kawasan Bandung Timur. Maka Farhan, harus mendorong pemerintah provinsi dan pusat untuk mengeksekusi pembangunan underpass tersebut.
“Nah kan Cibiru itu dari provinsi sudah ada rencana untuk membuat terowongan, salah satu solusi (kemacetan) Cibiru kan seperti itu untuk membuat terowongan tadi, nah harusnya kan Kang Farhan ngomong ke KDM tuh, ini gimana realisasinya, apakah akan tetap oleh provinsi, apakah akan oleh pusat, nah kalau pusat agak sulit, karena sekarang pusat lagi efisiensi, nah kayak-kayak gitu kan belum kelihatan, harusnya ada semacam target-targetan gitu yang harus Kang Farhan ungkapkan ke masyarakat,” pungkasnya.
