Pemerintah Provinsi Jawa Barat tak ingin sekadar mengikuti tren kerja jarak jauh. Meski kebijakan efisiensi anggaran menjadi pijakan utama, penerapan Work From Home (WFH) justru dikaji secara cermat agar tidak berujung pada penurunan kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Selama dua bulan terakhir, Pemprov Jabar telah menguji dua pola WFH berbeda. November lalu, ASN diberi kesempatan bekerja dari rumah setiap hari Kamis. Sementara pada Desember, skema berganti dengan pembagian 50 persen pegawai bekerja dari rumah dan sisanya tetap berkantor.
Dua metode itu kini menjadi bahan pertimbangan utama sebelum ditetapkan sebagai kebijakan permanen di 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyebut hasil evaluasi menunjukkan kedua pola tersebut sama-sama berjalan efektif. Namun, Pemprov belum serta-merta mengunci pilihan.
“Keduanya berdasarkan penilaian berjalan efektif. Namun, nantinya Pak Gubernur akan menentukan mekanisme WFH yang diterapkan,” ujar Herman, Jumat (2/1/2026).
Pemprov Jabar membuka peluang meramu dua pendekatan tersebut menjadi satu skema baru yang lebih adaptif. Herman menegaskan, proses finalisasi masih berlangsung dan keputusan akan diambil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap produktivitas tiap perangkat daerah.
“Kami sedang finalisasi. Kemungkinan kami akan mengelaborasi dua pendekatan ini, antara satu hari penuh dengan 50 persen berbanding 50 persen. Kami mencari yang terbaik untuk kinerja,” ucapnya.
Menurut Herman, kehati-hatian ini penting karena efisiensi bukan sekadar memangkas biaya operasional, melainkan mengatur ulang cara kerja agar tetap optimal.
“Efisiensi dilakukan tanpa mengurangi efektivitas, tanpa mengurangi kinerja Pemda. Hanya syarat kerjanya yang kami sesuaikan agar berdampak terhadap efektivitas,” kata Herman.
Herman menegaskan, seluruh potensi efisiensi harus dimaksimalkan, termasuk lewat pengurangan beban operasional kantor yang bisa dicapai melalui WFH. Namun, hasil kerja ASN tetap menjadi prioritas utama.
“Pak Gubernur sudah memberikan arahan, efisiensinya harus maksimal. Tetapi kinerjanya tetap terjaga, dan kemungkinan akan ada kombinasi di antara dua pola tersebut,” jelasnya.
Dengan proses kajian yang hampir rampung, Pemprov Jabar memberi sinyal kebijakan WFH akan segera diterapkan dalam waktu dekat. Herman menyebut skema final akan diumumkan pekan depan dan dijadikan aturan tetap bagi ASN.
“Kemungkinan [skema final berlangsung] dua hari, nanti kami lihat. Apakah kemungkinan hari WFH ditambah, kemudian dikombinasi dengan 50-50. Tunggu saja nanti,” tutup Herman.
