Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal pemangkasan distribusi dana hibah pesantren disorot banyak pihak. Orang nomor satu di Jabar ini pilih pangkas distribusi dana hibah ini karena dinilai timpang dan sarat kepentingan politik.
Menyikapi keresahan publik, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman memastikan jika Provinsi Jawa Barat tetap memberikan perhatian terhadap pembangunan keagamaan di Jawa Barat.
“Pengembangan pesantren dan pembangunan sarana prasarana keagamaan ada dalam kamus SIPD APBD Tahun 2026 maupun dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029,” kata Herman dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/4/2025).
Agar tidak menjadi anggapan negatif di publik, Herman menjelaskan terkait dengan pengembangan pesantren dalam kamus Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Dalam nomenklaturnya meliputi pembangunan ruang kelas baru pesantren, perbaikan ruang kelas baru pesantren, dan pengembangan kegiatan pesantren.
Adapun untuk sarana dan prasarana keagamaan, dalam kamus SIPD tercantum dengan nomenklatur di antaranya operasional organisasi kemasyarakatan keagamaan lingkup provinsi Jawa Barat, pembangunan dan rehabilitasi mesjid/mushola/tempat peribadatan lainnya, sarana perlengkapan ibadah, dan perbaikan MA negeri/swasta.
Menurutnya, kebijakan strategis pengembangan pesantren dan pembangunan keagamaan tercantum dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 -2029.
“Tempo hari Pak Gubernur dan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat sudah menandatangani nota kesepakatan rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Di dalamnya dengan tegas mencantumkan kebijakan terkait pengembangan pesantren dan pembangunan keagamaan,” ucapnya.
Dijelaskan lebih lanjut, kebijakan tersebut ada di misi Mewujudkan SDM Berkarakter Unggul dengan tujuan terwujudnya SDM yang cageur bageur bener pinter singer.
Adapun sasarannya mewujudkan masyarakat berpengetahuan, berwawasan, beretika dan berbudaya. Sedangkan arah kebijakannya adalah penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasis agama, terutama pada daerah afirmasi.
