Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
Sekretariat DPRD Jawa Barat bersiap menerapkan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi 50 persen pegawainya mulai November 2025. Kebijakan ini menjadi bagian dari uji coba awal efisiensi anggaran yang akan dijalankan lebih optimal pada tahun 2026.
Plt Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Jabar, Irma Rahmawati mengatakan, rencana penerapan WFH tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat yang meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyesuaikan pola kerja baru.
“Rencananya memang kalau untuk pelaksanaan WFH 50 persen atau penuh satu hari itu kan rencana yang diajukan oleh BKD. BKD itu menginfokan kepada seluruh SKPD untuk mengajukan terkait mana yang akan dipilih,” ujar Irma saat dihubungi infoJabar, Kamis (23/10/2025).
Menurutnya, Sekretariat DPRD kemungkinan besar akan memilih skema 50-50, karena kegiatan kedewanan tidak bisa berhenti total. “Kita kan nggak mungkin fasilitasi dewan terhenti kalau misalkan satu hari tidak bekerja. Jadi kita akan memilih 50-50,” jelasnya.
Saat ini, tim Sekretariat DPRD sedang menyusun daftar pegawai dan bagian mana saja yang akan menjalani WFH. Setiap unit kerja diminta melaporkan jumlah personel yang bisa bekerja dari rumah, termasuk menyesuaikannya dengan sistem dalam aplikasi K-Mob yang dikelola BKD.
“Hari ini kami dengan Kasubag TU dan kepala bagian lain sedang menyusun siapa saja yang akan WFH, bagian-bagian mana saja yang akan WFH. Jadi nanti ada laporannya, misalnya bagian TU itu sekian orang,” ujar Irma.
Ia menambahkan, uji coba sistem WFH ini akan dimulai pada November dan Desember 2025. Bila dinilai efektif, penerapan penuh akan dijalankan mulai Januari 2026.
“Kalau informasi dari BKD memang kita mulai percobaan itu di bulan November, Desember. Jadi Januari itu memang sudah efektif kalau memang itu tetap dilaksanakan,” katanya.
Meski begitu, Irma menegaskan, Sekretariat DPRD tetap harus menyesuaikan pola kerja dengan padatnya kegiatan dewan, terutama menjelang akhir tahun.
“Sekretariat DPRD juga melihat kegiatan dewan. Misalnya menjelang akhir tahun ini sudah mulai menyiapkan KUA PPS 2026, berarti kita ada rapat Banggar, Bamus, itu kan tidak mungkin kita tinggal. Tetap Sekretariat DPRD memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut, tapi kita melihat efektivitas dan efisiensinya,” tutur Irma.
Irma juga menjelaskan jumlah total pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Jabar mencapai ratusan orang, terdiri dari ASN, PPPK, dan tenaga non-ASN.
“Kalau ASN-nya itu 133 orang terbagi di empat bagian. Non-ASN yang sudah masuk database BKN itu 152 orang. Kita juga ada PPPK sekitar 17 orang. Outsourcing untuk Kamdal ada 82 orang, kebersihan 77 orang, dan driver sekitar 44 orang,” papar Irma.
Ia menambahkan, tidak semua posisi akan mengikuti sistem WFH karena beberapa fungsi harus tetap dijalankan di lapangan, seperti para petugas Kamdal yang harus 24 jam menjaga kawasan Gedung DPRD Jawa Barat.
“Termasuk untuk tenaga kebersihan dan keamanan apakah memungkinkan untuk dilakukan WFH ini sedang kami bicarakan. Untuk Kamdal mungkin tetap bekerja seperti biasa karena sudah ada pola shift. Kalau untuk kebersihan juga dilihat dulu seberapa efektif kalau memang dilaksanakan WFH,” tutup Irma.
