Bandung –
Tepat 20 Februari 2026, genap satu tahun sejak Dedi Mulyadi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat bersama wakilnya, Erwan Setiawan. Dalam setahun kepemimpinannya, belum semua perubahan terasa nyata di tengah masyarakat.
Meski hasil survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinannya menembus angka 95 persen, namun Dedi mengaku perjalanan memimpin provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini masih jauh dari kata selesai.
“Hari ini merupakan satu tahun kepemimpinan saya memimpin Provinsi Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mencapai 95 persen berdasarkan survei,” kata Dedi dalam keterangannya, Jumat (20/2/2026).
“Dalam pandangan saya bukanlah angka keberhasilan pembangunan, tetapi angka kecintaan warga Jawa Barat terhadap perjalanan. Sehingga mereka menyatakan puas dan sangat puas,” sambungnya.
Tekanan Fiskal dan Layanan yang Belum Merata
Di balik apresiasi publik, Dedi tak menampik bahwa keterbatasan anggaran menjadi batu sandungan utama. Tekanan fiskal membuat sejumlah program belum bisa berjalan optimal, terutama dalam sektor pelayanan dasar.
“Tekanan fiskal merupakan kendala utama dalam mengoptimalisasi seluruh layanan, sehingga seluruh kepuasan itu belum terwujud dalam layanan yang nyata bagi seluruh warga,” ungkapnya.
Persoalan klasik masih menghantui berbagai daerah di Jawa Barat. Jalan desa yang rusak, akses pendidikan yang belum merata, layanan kesehatan yang belum maksimal, hingga tingginya angka pengangguran menjadi daftar panjang yang belum sepenuhnya terurai.
“Itu adalah bentuk pekerjaan yang harus diselesaikan oleh kita bersama,” tegas Dedi.
Selama setahun menjabat, gelombang kritik dan demonstrasi pun kerap mewarnai perjalanan kepemimpinannya. Namun Dedi memandangnya sebagai bagian tak terpisahkan dari demokrasi.
Ia bahkan menyampaikan terima kasih kepada warga yang belum puas. Baginya, ketidakpuasan adalah pengingat bahwa masih ada masyarakat yang belum tersentuh pelayanan secara optimal.
Ucapan terima kasih juga ia sampaikan kepada kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, serta seluruh perangkat daerah di Jawa Barat yang turut menjalankan roda pemerintahan.
Di tengah berbagai keterbatasan, Dedi menegaskan arah kebijakan yang ingin ia bangun yakni birokrasi yang hidup sederhana dan bekerja efektif.
“Birokrasi berpuasa bukan birokrasi berpesta,” ucap Dedi.
