Bandung –
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan tukar guling aset, tanggung jawab, hingga fokus kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat. Dedi menginginkan tukar guling aset antara Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka dengan Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. Selain itu, Dedi juga mengusulkan tukar guling dalam pengelolaan Jalan Pantura dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Usulan yang dilontarkan Dedi Mulyadi mendapatkan sorotan dari Pakar Tata Kota ITB Frans Ari Prasetyo. Menurutnya, jika tukar guling itu terjadi, prosesnya akan rumit karena bakal mengubah tata ruang Provinsi Jabar.
“BIJB terkait aset, aset ini kaitannya siapa kepemilikan dan kebijakannya. Bandar itu pemiliknya Pemprov Jabar, ini ada kaitannya dengan Kementrian Perhubungan, ATR/BPN/ Kemendagri akan rumit, akan ubah rencana tata ruang Pemprov Jabar,” kata Frans kepada, Sabtu (7/2/2026).
“Belum lagi di sana ada otonomi daerah juga dengan Kabupaten Majalengka, enggak mudah, prosesnya panjang, secara nilai komersial, modal dan kapitalnya termasuk nilai sosialnya harus dihitung,” tuturnya.
Terkait Jalan Pantura yang sudah melekat dengan masyarakat di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Frans menyebut jika Jalan Pantura ditukargulingkan, hal itu juga akan mengubah tata ruang nasional.
“Itu jadi ribet lagi, itu akan ada kaitannya dengan tata ruang nasional. Selain itu ada tata ruang Majalengka, Kuningan, Cirebon dan Indramayu ini gimana mengintegrasikannya?”
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Frans menilai, ketika Dedi Mulyadi memiliki ide dan gagasan, itu merupakan hal wajar, namun prosesnya diprediksi bakal panjang.
“Tapi ini butuh kedetailan administarasi, gak bisa kita pengen ini itu, karena ada tata ruang yang harus dipatuhi secra hukum,” tuturnya.
Frans menilai gagasan tukar guling yang dilontarkan Dedi Mulyadi menjadi salah satu strategi untuk menangani persoalan BIJB.
“Satu sisi mungkin bisa, tap ini salah satu strategi mengakali situasi kondisi di BIJB yang sudah menemukan titik dead lock untuk mengaktivasi BIJB, untuk dapatkan PAD,” jelasnya.
Disinggung apakah Dedi Mulyadi harus berkoordinasi dengan Presiden Prabowo terkait hal ini, Frans menyebut hal itu bisa dilakukan. Namun, ia menyarankan agar pemerintah juga memikirkan rencana lain selain tukar guling.
“Harus koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk aktivasi dan restrukturisasi supaya bisa bekerja untuk publik dan hasilkan pendaparta daerah. Kalau aseet sifatnya kepentingan nasional harus berkoordinasi dengan presiden, apalagi BIJB itu internasional, tambah ada Kementian Luar Negeri, tidak bisa dilihat hanya satu infrastruktur, termasuk Pantura. Jadi kalau ada perubahan atau intervensi saya pikir koordinasi dengan pusat sangat penting, nggak bisa sembarang dituker atau dialih fungsi,” terangnya.
Menurutnya, intervensi yang sekadar ide itu perlu dikaji kembali apakah bisa direalisasikan dan bekerja dengan baik secara hukum normatif serta koordinasi secara multi-level, termasuk dengan pemerintah daerah.
“Tapi presiden akan berpikir ulang, pikirkan dampak ini, atau ada skenario lain tidak tukar guling, harus dibicarkaan dengan multi pihak agar intervensinya berkembang, kita ingin infrastuktur ini bisa bekerja untuk publik dan menghasilkan pendapatan daerah atau nasional,” pungkasnya.
“
