Jalan setapak di perbukitan Desa Cigobang tak lagi sunyi pada Jumat (16/12026). Derap langkah warga terdengar beriringan, menembus semak dan tanah miring yang selama ini menjadi benteng alami kampung mereka.
Mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, hingga lansia berjalan bersama. Ada yang membawa tali, ada pula yang mengandalkan tangan kosong dan tekad bulat.
Di hadapan mereka, deretan kelapa sawit setinggi dada orang dewasa masih berdiri kokoh. Padahal, tanggal 15 Januari yang dijanjikan sebagai hari pencabutan telah lewat.
Di tengah kerumunan, suara Sara (55) terdengar lantang, memecah udara perbukitan Cigobang. “Perjanjiannya adalah menunggu tanggal 15. Saya tunggu tanggal 15, Pak. Tapi ternyata tidak ada tindak lanjut. Jadi kami geram,” ujarnya dengan nada bergetar.
“Saya tidak menghendaki adanya pohon sawit di daerah saya!” serunya, disambut pekik setuju warga.
Tak ada komando resmi. Tak ada aba-aba. Namun seolah sepakat, warga langsung bergerak. Teriakan ‘tolak sawit’ dan ‘cabut sawit’ menggema, menyatu dengan suara napas berat saat mereka mengerubungi batang-batang sawit yang masih muda.
Akar yang mencengkeram kuat membuat beberapa warga jatuh bangun. Tanah liat yang dalam dan licin menunjukkan perlawanan. Namun, tekad kolektif lebih kuat. Satu per satu, pohon sawit akhirnya tercabut dari perut bumi Cigobang.
“Sekarang sudah lewat tanggal 15, tidak ada tindak lanjut. Jadi saya dan warga cabut sendiri,” kata Sara, sambil mengusap keringat.
Ia mengaku Kepala Desa (Kuwu) sempat kembali meminta warga bersabar. “Pak Kuwu bilang, ‘tunggu nanti hari Senin’. Tapi kalau nanti tidak ada tindak lanjut, ya cabut lagi. Masyarakat sudah sepakat,” ujarnya.
Aksi ini bukan sekadar luapan emosi. Di baliknya, ada kecemasan menahun terkait ketersediaan air dan ancaman bencana alam, mulai dari longsor, hingga keselamatan kampung.
“Di sini susah air, pak. Mengebor sampai 25 meter kadang enggak dapat. Tetangga saya sampai tiga titik juga enggak dapat,” tutur Sara.
Ia khawatir, kehadiran ratusan pohon sawit yang sudah tertanam di kawasan perbukitan akan memperparah krisis air. “Kalau sawit terus ada, bisa makin parah. Pamsimas juga debitnya makin kecil,” katanya.
Di barisan lain, Rohana (67) berdiri bersama para ibu. Wajahnya tegas, meski usianya tak lagi muda. “Saya enggak setuju adanya pohon sawit. Satu, takut longsor. Kedua, takut kekeringan,” ucapnya.
Saat ditanya alasan warga berani mencabut sendiri, jawaban lugas diungkap salah seorang warga. “Kesabaran kami sudah habis. Kami tunggu seminggu tidak ada informasi. Jadi kami cabut bersama-sama,” kata seorang warga laki-laki.
Amarah warga semakin memuncak di tengah kerumunan itu, terutama saat kabar permintaan ganti rugi mencuat.
“Katanya mau minta ganti rugi Rp15 ribu per pohon. Buat jalan saja kita enggak punya anggaran, apalagi buat sawit,” ujar Sara, disambut teriakan “Cabut sendiri saja!”
Belasan tanaman sawit setinggi 50 hingga 80 sentimeter berhasil dicabut secara mandiri hari itu. Akar yang kuat dan lubang tanam yang dalam sempat membuat warga kewalahan, namun kebersamaan mengalahkan segalanya.
Warga menegaskan, aksi akan terus berlanjut jika pengelola tak juga mencabut ratusan batang lainnya. “Ini bukan soal tanaman, tapi masa depan kampung,” kata Sara.
“Kalau bakal merugikan masyarakat, apalagi anak cucu kita, jangan sampai ada sawit di wilayah kita,” tambahnya.
Baginya, perbukitan Cigobang adalah sumber air kehidupan dan jaminan masa depan warga. “Kita menjaga mata air di sekitar hutan Cigobang. Akan lebih indah kalau hutan itu benar-benar hutan, bukan sawit,” ucapnya.
Isu permintaan ganti rugi Rp15 ribu per pohon semakin memicu keresahan, terutama karena sebelumnya deretan sawit masih berdiri hingga tanggal yang dijanjikan sebagai batas pencabutan.
Nurdin (49), warga sekaligus kerabat pemilik lahan, menyebut kesabaran warga telah menipis. “Kalau tanggal 15 enggak ada pencabutan, pasti ada pergerakan massa,” ujarnya.
Menurutnya, kekhawatiran utama warga adalah dampak lingkungan yang diciptakan oleh sawit yang tertanam di bukit Cigobang. “Ini daerah resapan air. Dampaknya bisa banjir, longsor, dan krisis air,” katanya.
Ia juga menyoroti keberatan warga soal ganti rugi yang sempat disampaikan oleh penanam sawit. Terlebih, jumlah pohon yang terlanjur tertanam tidak sedikit.
“Menanam saja enggak bilang-bilang. Tapi pas dicabut malah minta ganti rugi. Ada ratusan, bahkan mungkin sudah 400 pohon,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Cigobang, M. Abdul Zei, mengaku hingga Jumat petang belum menerima kepastian pencabutan. “Belum ada info. Terakhir pihak pengelola meminta ganti rugi Rp15 ribu per pohon,” katanya.
Pemerintah desa menyebut penanaman sawit berlangsung sekitar empat bulan tanpa laporan maupun perizinan.
Ia khawatir, kehadiran ratusan pohon sawit yang sudah tertanam di kawasan perbukitan akan memperparah krisis air. “Kalau sawit terus ada, bisa makin parah. Pamsimas juga debitnya makin kecil,” katanya.
Di barisan lain, Rohana (67) berdiri bersama para ibu. Wajahnya tegas, meski usianya tak lagi muda. “Saya enggak setuju adanya pohon sawit. Satu, takut longsor. Kedua, takut kekeringan,” ucapnya.
Saat ditanya alasan warga berani mencabut sendiri, jawaban lugas diungkap salah seorang warga. “Kesabaran kami sudah habis. Kami tunggu seminggu tidak ada informasi. Jadi kami cabut bersama-sama,” kata seorang warga laki-laki.
Amarah warga semakin memuncak di tengah kerumunan itu, terutama saat kabar permintaan ganti rugi mencuat.
“Katanya mau minta ganti rugi Rp15 ribu per pohon. Buat jalan saja kita enggak punya anggaran, apalagi buat sawit,” ujar Sara, disambut teriakan “Cabut sendiri saja!”
Belasan tanaman sawit setinggi 50 hingga 80 sentimeter berhasil dicabut secara mandiri hari itu. Akar yang kuat dan lubang tanam yang dalam sempat membuat warga kewalahan, namun kebersamaan mengalahkan segalanya.
Warga menegaskan, aksi akan terus berlanjut jika pengelola tak juga mencabut ratusan batang lainnya. “Ini bukan soal tanaman, tapi masa depan kampung,” kata Sara.
“Kalau bakal merugikan masyarakat, apalagi anak cucu kita, jangan sampai ada sawit di wilayah kita,” tambahnya.
Baginya, perbukitan Cigobang adalah sumber air kehidupan dan jaminan masa depan warga. “Kita menjaga mata air di sekitar hutan Cigobang. Akan lebih indah kalau hutan itu benar-benar hutan, bukan sawit,” ucapnya.
Isu permintaan ganti rugi Rp15 ribu per pohon semakin memicu keresahan, terutama karena sebelumnya deretan sawit masih berdiri hingga tanggal yang dijanjikan sebagai batas pencabutan.
Nurdin (49), warga sekaligus kerabat pemilik lahan, menyebut kesabaran warga telah menipis. “Kalau tanggal 15 enggak ada pencabutan, pasti ada pergerakan massa,” ujarnya.
Menurutnya, kekhawatiran utama warga adalah dampak lingkungan yang diciptakan oleh sawit yang tertanam di bukit Cigobang. “Ini daerah resapan air. Dampaknya bisa banjir, longsor, dan krisis air,” katanya.
Ia juga menyoroti keberatan warga soal ganti rugi yang sempat disampaikan oleh penanam sawit. Terlebih, jumlah pohon yang terlanjur tertanam tidak sedikit.
“Menanam saja enggak bilang-bilang. Tapi pas dicabut malah minta ganti rugi. Ada ratusan, bahkan mungkin sudah 400 pohon,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Cigobang, M. Abdul Zei, mengaku hingga Jumat petang belum menerima kepastian pencabutan. “Belum ada info. Terakhir pihak pengelola meminta ganti rugi Rp15 ribu per pohon,” katanya.
Pemerintah desa menyebut penanaman sawit berlangsung sekitar empat bulan tanpa laporan maupun perizinan.
