Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterima sejumlah pelajar di Garut diduga disunat oknum. Potongannya bahkan disebut hingga mencapai 50 persen.
Kabar tersebut diakui oleh sejumlah kepala sekolah di Garut. Salah satu di antaranya, sebut saja Ujang (bukan nama asli) memberikan kesaksiannya kepada awak media di Garut, Rabu, (28/5/2025).
Dikatakan Ujang, isu pemotongan PIP yang bersumber dari aspirasi ini membuat resah pihaknya. Sebab, para kepala sekolah merasa dirugikan karena dituding melakukan pemotongan.
“Padahal kita tidak tahu apa-apa, dari mulai pendataan dan yang lainnya. Kita hanya tahu saat bantuannya cair karena diminta persyaratan oleh pihak perbankan,” kata Ujang.
Ujang menuturkan, berdasarkan kabar yang diterimanya, PIP Aspirasi para pelajar yang menerima bantuan ini dipotong hingga 50 persen oleh oknum, dari nominal seharusnya sebesar Rp 1,8 juta.
Ujang mengaku serba salah dengan hal bantuan PIP Aspirasi ini. Di satu sisi dia mengaku senang karena banyak pelajar membutuhkan yang tidak ter-cover bantuan dari PIP Reguler, tapi di sisi lain pemotongan tersebut membuat pihaknya resah karena dituding melakukan pemotongan.
“Banyak kepala sekolah yang keberatan siswanya didata untuk mendapatkan bantuan PIP Aspirasi jika sistemnya seperti ini,” katanya.
Kabar dugaan pemotongan dana PIP Aspirasi ini, dibenarkan oleh Kepala KCD Wilayah XI Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Aang Karyana saat dikonfirmasi wartawan.
Menurut Aang, pihaknya menerima sejumlah laporan dari kepala sekolah yang mengaku tidak pernah mengajukan dana PIP Aspirasi untuk para pelajar, tapi tiba-tiba muncul SK.
“Pertanyaannya jelas, siapa yang memotong dan siapa yang dipotong. Memang ada beberapa kepala sekolah yang mengeluhkan, tidak pernah mengusulkan tapi akhirnya menerima SK,” ungkap Aang.
Dalam penyaluran dana PIP Aspirasi ini, menurut Aang, tidak diperkenankan adanya pemotongan atau penahanan yang dilakukan oleh pihak sekolah, apapun alasannya. Aang sendiri mengaku telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk agar tidak melakukan pemotongan.
“Sekolah hanya tinggal menyerahkan kartu ATM kepada siswa atau orang tua,” katanya.
Terkait dana bantuan PIP Reguler yang dikoordinir sekolah sendiri, pihak sekolah hanya melakukan pendataan dan verifikasi penerima. Adapun pencairan dilakukan langsung oleh pemerintah ke akun perbankan para pelajar.
Bupati Garut Syakur Amin juga turut memberikan komentarnya terkait hal ini. Menurut Syakur, dirinya sangat menyayangkan aksi pemotongan tersebut dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab.
“Harusnya kan itu tidak boleh. Kan PIP itu adalah program pemerintah yang intinya memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam kegiatan melaksanakan sekolahnya,” ujar Syakur Amin.
Syakur berharap agar polisi turun tangan dan mengusut kasus ini, agar jelas. Selain memberikan efek jera, Syakur menyebut hal tersebut sangat merugikan para pelajar.
“Dan memang ini tidak benar, kalau dibiarkan bahaya,” katanya.
“Cuman barang kali polisi kan ada tahapan. Ada alat bukti dan yang lain. Saya yakin Polisi juga sedang memberikan atensi. Karena merugikan. Intinya saya menyesalkan,” ucap Syakur menambahkan.
Menurut informasi yang dihimpun infoJabar, selain para pelajar di jenjang SMA, para pelajar SD dan SMP yang menerima bantuan ini juga diduga disunat nominalnya.
