Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan perguruan tinggi. Kolaborasi dengan mahasiswa dinilai menjadi salah satu langkah konkret untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Jawa Barat per Maret 2025 tercatat sebesar 7,02 persen. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan September 2024 yang berada di angka 7,08 persen, serta Maret 2024 sebesar 7,40 persen. Secara jumlah, penduduk miskin di Jawa Barat masih berada di kisaran 3,65 juta jiwa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, meski angka kemiskinan menurun dan berada di bawah rata-rata nasional, pemerintah tidak berpuas diri.
“Kami serius sekali dengan kekurangan ini yakni kemiskinan kita masih di angka 7,02%, walaupun ada penurunan tentu kita hajar terus ya. Kita di bawah rata-rata nasional, jauh di bawah rata-rata nasional, ya tetapi tentu harapan kita lebih kecil dan lebih bagus itu tantangan kita di 2026,” ucap Herman, Selasa (6/1/2026).
Selain kemiskinan, Pemprov Jabar juga menaruh perhatian besar terhadap tingkat pengangguran yang masih berada di angka 6,7 persen. “Kemudian pengangguran juga masih 6,7%. Ini pun kita perhatikan dengan baik ya. Kita akan habis-habisan nih untuk menurunkan pengangguran,” katanya.
Herman optimis upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran akan berjalan seiring dengan terjaganya pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, Pemprov Jabar kini mulai menguatkan kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai bagian dari solusi jangka menengah dan panjang.
“Kita optimis walaupun ada tantangan terutama terkait kemiskinan dan pengangguran dan insyaallah dengan pertumbuhan ekonomi yang terus kita jaga pada akhirnya pasti berdampak, pasti berdampak ke pengangguran, ke kemiskinan turun dan bahkan kami sekarang sudah mulai kolaborasi dengan perguruan tinggi,” ungkapnya.
Salah satu langkah yang akan dimulai pada Januari ini adalah melalui kerja sama dengan Universitas Padjadjaran (Unpad). Pemprov Jabar bersama Unpad akan menurunkan ribuan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan fokus penanggulangan kemiskinan.
“Kami sudah sepakat dengan Pak Rektor Unpad ya. Pak Gubernur sudah sepakat dan kami kawal langsung ada 3.000 mahasiswa yang akan kita turunkan KKN dan kita akan konsentrasi di Indramayu,” terang Herman.
Indramayu dipilih karena menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat. “Kebetulan Indramayu kan kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi ya di Jawa Barat,” jelasnya.
Dalam program tersebut, sebanyak 2.400 mahasiswa akan ditempatkan langsung di Indramayu. Karena merupakan program perguruan tinggi, Herman menyebut langkah untuk mengentaskan kemiskinan ini tanpa menggunakan anggaran APBD.
“Ya kita akan gotong-royong di sana dan tidak ada APBD. Kita akan apa kolaborasi dengan 3.000 mahasiswa, 2.400-nya diturunkan di Indramayu. Kita fokus ya penanggulangan kemiskinan. Jadi tematik penanggulangan kemiskinan,” tegasnya.
Herman menjelaskan, mahasiswa akan berkolaborasi dengan Pemprov Jabar dan Pemkab Indramayu untuk mendorong peningkatan pendapatan serta mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
“Bagaimana mahasiswa nanti dengan kami-kami ini ya dengan Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten Indramayu kolaborasi untuk sama-sama mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin ya, mendorong pengurangan beban ya pengeluaran masyarakat miskin,” katanya.
Tak berhenti di Unpad, Pemprov Jabar juga membuka kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta.
“Ada 300 perguruan tinggi di Jawa Barat. Berarti kan ada ratusan ribu. Mungkin jutaan mahasiswa. Ya, baik itu pengabdian masyarakatnya KKN termasuk penelitiannya dan yang tidak kalah penting pendidikan pelatihan,” ucap Herman.
“Jadi Tri Dharma Penguatan Tinggi kita akan memanfaatkan itu salah satu contoh ya. Selain dengan dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat,” pungkasnya.
