Publik di Kabupaten Bandung Barat (KBB) saat ini sedang ramai dengan perbincangan anggaran tablet layar sentuh untuk anggota DPRD. Masalahnya, dana yang disiapkan begitu fantastis yang nyaris menyentuh angka Rp 1 miliar.
Tak ayal, rencana ini pun tak luput dari kecaman. Lantas, bagaimana kronologinya? Berikut ini rangkuman sederet faktanya:
Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi berdalih kalau pengadaan tablet untuk ia dan rekan kerjanya itu sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari, sebelum adanya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Jadi itu perencanaannya sudah lama, sebelum saya jadi anggota dewan. Sekitar tahun 2024 sudah direncanakan (pengadaan tablet),” kata Mahdi saat dikonfirmasi, Kamis (5/6/2025).
50 Tablet untuk Memfasilitas Kerja Anggota DPRD KBB
Ada 50 tablet yang bakal dibeli demi memfasilitasi kerja wakil rakyat. Saat ini proses lelang sedang dilaksanakan dengan spesifikasi yang diklaim bakal menunjang kebutuhan para anggota dewan.
“Sekarang masih tahap lelang, untuk pagunya itu sekitar Rp900 juta sampai Rp1 miliar,” kata Mahdi.
Asumsinya, tablet yang akan dibeli buat dipakai para anggot dewan itu berkisar antara Rp15 juta sampai Rp20 juta per unitnya. Mahdi menyebut, ia menyerahkan sepenuhnya mengenai merek dan spesifikasi pada pemenang lelang.
“Untuk mereknya apa saja, yang penting fungsinya. Utamanya punya memori besar untuk menyimpan data, terus chipset terbaru supaya nggak lemot. Perkiraan kita satu unitnya Rp17 juta,” kata Mahdi.
Mahdi mengatakan, pengadaan tablet tersebut bisa mengurangi biaya fotokopi berkas yang menjadi produk dari anggota DPRD KBB setiap harinya. Anggaran fotokopi per tahun bisa menyentuh Rp50 jutaan.
“Cuma buat fotokopi saja bisa sampai Rp50 jutaan, jadi mending kita belikan tablet saja,” kata Mahdi.
Pengamat politik dan pemerintahan Unjani Cimahi, Arlan Siddha mempertanyakan urgensi di balik pengadaan tablet tersebut. Padahal sebetulnya, kinerja anggota dewan sudah ter-cover oleh gawai canggih dan mahal yang dimiliki masing-masing wakil rakyat itu.
“Menarik sebetulnya, karena dalam hal ini kita lihat apa urgensinya? Apakah sangat mendesak sehingga harus memiliki tablet baru? Saya pikir dewan sudah punya smartphone canggih, nah ini yang kemudian jadi pertimbangan,” kata Arlan saat dikonfirmasi.
Menurut Arlan, wajar akhirnya kebijakan pengadaan barang mewah ini menimbulkan polemik di masyarakat. Terlebih di tengah instruksi soal efisiensi anggaran yang dititahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau berbicara efisiensi, artinya bukan ditiadakan tapi bagaimana caranya berhemat. Nah dalam hal ini, sebetulnya selama tidak terlalu mendesak harusnya bisa dipertimbangkan oleh anggota dewan saat efisiensi ini,” kata Arlan.
Masyarakat akhirnya bakal mengkomparasi perilaku nirempati dari para wakil rakyat di saat banyak prioritas lain yang mestinya menjadi perhatian pemerintah dan wakil rakyat, seperti infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan.
“Masyarakat melihat bahwa ada sektor yang lebih penting, terutama infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Bagaimanapun itu yang menjadi perbandingan, antara kemudahan dewan dan pemerintah mengadakan sesuatu dengan kondisi masyarakat saat ini yang serba kekurangan,” kata Arlan.
Tak ayal, rencana pembelian tablet untuk anggota dewan nyaris senilai Rp 1 miliar itu pun menuai kecaman dari masyarakat. Tokoh pemuda dan masyarakat Lembang, Kukuh Wiguna mengatakan, rencana itu sudah melukai hati dan mengkhianati kepercayaan masyarakat.
“Terkait rencana anggota dewan KBB membeli tablet hampir Rp1 M, saya kira itu sudah melukai hati rakyat, mencederai dan mengkhianati kepercayaan masyarakat,” kata Kukuh saat dikonfirmasi.
Kukuh mengatakan, saat ini masyarakat termasuk di Bandung Barat sedang dihadapkan pada kenyataan soal sulitnya mencari pekerjaan, banyaknya pemutusan hubungan kerja, sampai ekonomi yang terus menurun. Seakan nirempati, anggota dewan justru membeli tablet baru dengan anggaran gila-gilaan.
“Urgensinya apa? Yang saya tahu sebagian besar dewan KBB itu sudah tua, mereka itu gaptek, buat apa tablet terlalu mahal dan spesifikasi terlalu tinggi. Itu juga buat menunjang pekerjaan mereka katanya kan, masa enggak mampu membeli sendiri. Logikanya kalau buat kerjaan sendiri, ya beli sendiri dong,” kata Kukuh.
Anggota DPRD Bandung Barat semestinya merealisasikan janji politiknya. Sebagai kepanjangan lidah dan tangan para konstituennya, Kukuh menyebut masih segudang PR yang harus dipikirkan para wakil rakyat.
“Ada masalah yang lebih penting, seperti infrastruktur dan hal lain. Minimal perhatikan konstituennya, jangan cuma datang saat butuh suara dan dukungan. Giliran hal seperti ini diam-diam. Kurang bijak, mesti dikaji ulang. Kalau memang tetap terjadi, berarti mereka sedang mempertontonkan kebodohan,” kata Kukuh.
Senada dengan Kukuh, Syauqi sebagai tokoh pemuda Cipatat, juga tak sepakat dengan rencana anggota DPRD Bandung Barat membeli tablet baru dengan dalih menunjang pekerjaan.
“Pakai handphone milik sendiri harusnya sudah cukup. Apa masih kurang itu gedung sudah mewah, gaji besar, sekarang masih menggunakan uang rakyat buat membeli tablet seolah-olah buat pekerjaan. Selama ini juga enggak ada pekerjaan anggota dewan yang benar,” kata Syauqi.
Ia menuntut agar rencana pengadaan tablet dengan spesifikasi yang belum jelas itu agar dibatalkan. Anggaran tersebut bisa dialihkan untuk keperluan lain yang lebih populis lagi.
“Saya kira harus dibatalkan, alihkan buat program yang lebih populis. Jangan buat mereka yang sebetulnya enggak perlu teknologi terlalu canggih. Kalau ditanya soal AI (artificial intelligence) juga mereka enggak akan paham, pakai yang sudah ada saja,” pungkasnya.
