Keputusan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk membeli 50 unit tablet baru nampaknya tak goyah meskipun memicu gelombang protes dari banyak pihak.
Gelombang protes akan rencana tersebut muncul lantaran anggaran yang digelontorkan nyaris mencapai Rp1 miliar. Hal itu dinilai tak peka pada kondisi masyarakat yang sedang serba sulit ditambah adanya instruksi efisiensi.
Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi mengatakan pembelian tablet tersebut justru bertujuan untuk mengimplementasikan instruksi efisiensi lantaran bakal memangkas biaya penggandaan berkas atau fotokopi.
“Ini kan tujuannya juga buat efisiensi juga, kita biasanya harus fotokopi sekian banyak berkas, ya mungkin bisa sampai Rp50 juta buat setiap anggota dewan,” kata Mahdi saat dikonfirmasi, Jumat (13/6/2025).
Mahdi mengatakan spesifikasi yang diminta mesti lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya supaya bisa menunjang kinerja mereka. Mulai dari ruang penyimpanan jumbo sampai chipset terbaru.
“Kita minta speknya itu jangan rendah, misalnya hardisk 128 gb itu kecil, sama dengan tahun 2019. Minimal ya di 512 gb atau mungkin 1 terabyte, itu juga kan nantinya jadi inventaris,” kata Mahdi.
Ia menyebut bakal menolak tablet yang dibeli jika spesifikasinya jauh dari yang diharapkan. Spesifikasi tablet yang dimintanya kemungkinan bakal seharga Rp17 juta per unit.
“Saya sempat dengar awal itu yang mau dibeli dengan kapasitas 128 gb, tapi kita tolak pastinya. Kalau yang segitu ya itu tadi, sama dengan yang tahun 2019 harganya Rp10 juta per unit, kalau yang sekarang sesuai keinginan kita itu Rp17 jutaan per unit,” kata Mahdi.
Rencana anggota DPRD KBB membeli tablet baru dengan anggaran mencapai Rp 1 miliar dengan tegas diprotes masyarakat. Bahkan kelompok sesepuh yang sempat memperjuangkan lahirnya KBB tahun 2007 lalu juga menyuarakan hal yang sama.
Tokoh Pemekaran KBB, Yacob Anwar Lewi mengatakan apa yang dilakukan anggota dewan KBB saat ini sama sekali bertentangan dengan peran mereka sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan aspirasi.
“Mestinya mereka ini peka terhadap kondisi masyarakat KBB saat ini, mayoritas masih miskin. Baiknya ya ditunda dulu, atau mungkin jangan jadi,” kata Yacob.
Menurutnya, lebih bijak jika anggaran tersebut dialihkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Bandung Barat. Mulai dari efektifitas pelayanan, infrastruktur, hingga stimulus ekonomi bagi masyarakat miskin.
“Lebih baik digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di KBB, selaraskan dengan program pemerintahan yang baru ini. Misalnya memperbaiki jalan dan lain-lain,” ujar Yacob.
