Pemerintah baru Peru menetapkan keadaan darurat di ibu kota, Lima, setelah gelombang unjuk rasa antipemerintah yang berlangsung selama berminggu-minggu kembali memanas. Aksi yang berujung bentrokan pada Rabu (15/10) waktu setempat itu menewaskan satu orang dan melukai puluhan lainnya.
“Kami akan mengumumkan keputusan untuk menetapkan keadaan darurat setidaknya di Metropolitan Lima,” kata Kepala Kabinet Ernesto Alvarez dalam konferensi pers, seperti dikutip AFP, Jumat (17/10/2025).
Protes besar-besaran ini berawal dari tuntutan masyarakat terhadap maraknya korupsi dan meningkatnya kejahatan terorganisir di Peru. Awalnya berjalan damai, aksi berubah ricuh ketika sejumlah demonstran berusaha menerobos pagar pengaman di sekitar Gedung Kongres saat malam hari.
Sebagian massa melempar batu dan menyalakan kembang api. Polisi antihuru-hara menanggapi dengan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.
Presiden Jose Jeri mengonfirmasi kematian seorang demonstran bernama Eduardo Ruiz. Kepala Kepolisian Peru, Jenderal Oscar Arriola, menyampaikan pada Kamis (16/10) bahwa seorang polisi dari Direktorat Investigasi Kriminal diduga menembakkan peluru yang menewaskan Ruiz, seorang rapper berusia 32 tahun yang ikut dalam aksi tersebut.
Menurut Arriola, polisi tersebut telah ditahan dan akan diberhentikan dari jabatannya setelah diketahui sempat diserang massa.
Ruiz tercatat sebagai korban tewas pertama dalam gelombang protes yang banyak diikuti generasi muda Peru, terutama dari kelompok Gen Z. Sekitar 113 orang lainnya mengalami luka-luka, terdiri atas 29 warga sipil dan 84 anggota kepolisian.
Gelombang protes ini muncul setelah parlemen memakzulkan Presiden Dina Boluarte pada Jumat (10/10) lalu. Boluarte dianggap gagal menekan angka kriminalitas dan dituduh terlibat korupsi.
Kehidupan masyarakat Peru kini diwarnai meningkatnya pemerasan dan pembunuhan berbayar. Geng kriminal seperti Los Pulpos dan Tren de Aragua asal Venezuela memperluas operasi mereka di berbagai wilayah Amerika Latin, termasuk Peru.
Pemerintahan Presiden sementara Jose Jeri, yang akan menjabat hingga pemilu April tahun depan, menghadapi tekanan besar untuk mengendalikan situasi. Jeri berjanji akan “menyatakan perang” terhadap kejahatan terorganisir dan meminta Kongres memberinya wewenang khusus guna memberlakukan undang-undang keamanan darurat tanpa melalui pemungutan suara di parlemen.
Artikel ini telah tayang di .
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
