Budi Gunawan adalah nama yang tak asing di kancah politik dan keamanan Indonesia. Jenderal purnawirawan bintang empat ini dikenal dengan rekam jejaknya yang panjang, baik di institusi Polri maupun lembaga intelijen. Namun, hari ini, namanya kembali menjadi sorotan setelah dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sejak dilantik pada 21 Oktober 2024, Budi Gunawan hanya menjabat Menko Polkam selama kurang dari satu tahun. Pergantian ini, meskipun terjadi di tengah periode pemerintahan yang masih seumur jagung, menunjukkan dinamika politik yang begitu cepat dan tak terduga. Berikut profil Budi Gunawan yang dirangkum infoJabar dari berbagai sumber, Senin (8/9/2025).
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Lahir di Surakarta, 11 Desember 1959, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si. memulai kariernya di dunia kepolisian. Pendidikan formalnya tak main-main, ia lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 1983. Salah satu pencapaian akademisnya yang paling menonjol adalah meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti dengan predikat summa cum laude pada tahun 2018.
Jalan kariernya terbilang cemerlang dan selalu menempati posisi strategis. Ia sempat menjadi Kapolresta Bogor dan Ajudan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri pada 1999-2001, yang kemudian berlanjut menjadi Ajudan Presiden Republik Indonesia hingga 2004. Kedekatannya dengan figur politik penting ini menjadi salah satu faktor yang kerap disorot dalam perjalanan kariernya.
Budi Gunawan dikenal sebagai sosok yang matang di berbagai posisi, baik fungsional maupun struktural.
Budi Gunawan menduduki posisi-posisi kunci di kepolisian, termasuk Kapolda Jambi, Kapolda Bali, dan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Kalemdikpol).
Pada September 2016, Budi Gunawan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Penunjukan ini menjadi tonggak sejarah karena ia adalah jenderal polisi kedua yang memimpin BIN setelah Jenderal (Purn) Sutanto.
Selama menjabat sebagai Kepala BIN selama delapan tahun, Budi Gunawan dikenal membawa perubahan signifikan. Salah satu fokus utamanya adalah “mensipilkan” lembaga intelijen, menjadikannya lebih humanis dan berorientasi pada upaya hukum, bukan lagi sebagai lembaga yang ditakuti. Pendekatan ini bertujuan agar BIN lebih dekat dengan masyarakat dan fokus pada pencegahan ancaman keamanan negara melalui jalur yang lebih persuasif.
Di masa pandemi COVID-19, BIN di bawah kepemimpinannya juga aktif dalam berbagai program kemanusiaan, seperti vaksinasi dari rumah ke rumah (door-to-door) dan pembagian sembako, menunjukkan peran BIN yang adaptif terhadap isu-isu sosial.
Perjalanan karier Budi Gunawan tidak luput dari kontroversi. Namanya mencuat ke permukaan pada 2015 ketika ia diajukan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) oleh Presiden Joko Widodo. Namun, pencalonan ini diwarnai kontroversi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi mencurigakan, yang kemudian dikenal luas sebagai isu “rekening gendut”.
Kendati demikian, status tersangka tersebut kemudian dibatalkan melalui putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meskipun demikian, ia tidak jadi dilantik sebagai Kapolri, dan jabatan tersebut akhirnya diserahkan kepada Jenderal Badrodin Haiti. Peristiwa ini menjadi salah satu babak penting yang menunjukkan betapa kuatnya isu-isu hukum dan politik dalam menentukan karier seorang pejabat di Indonesia.
Pencopotan Budi Gunawan dari Menko Polkam tentu saja menjadi sorotan publik. Jabatan Menko Polkam adalah salah satu posisi kunci dalam Kabinet Merah Putih, yang berperan mengkoordinasikan kementerian-kementerian di bidang politik dan keamanan. Pencopotan ini merupakan bagian dari reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo untuk menyegarkan dan mengefektifkan kabinetnya.
Salah satu momen penting yang membentuk citra publik Budi Gunawan adalah ketika ia dipercaya menjadi Ajudan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada periode 2001-2004. Kedekatan ini seringkali menjadi sorotan dan dianalisis sebagai salah satu faktor yang memengaruhi perjalanan karier politik dan penugasannya di kemudian hari.
Terlepas dari dinamika politik, Budi Gunawan adalah sosok yang memiliki pengaruh besar di balik layar. Ia dikenal sebagai ‘juru damai’ yang berperan penting dalam merajut komunikasi antara berbagai kubu politik, termasuk saat ia berhasil memfasilitasi pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto pasca-Pemilihan Presiden 2019. Perannya sebagai mediator politik ini seringkali luput dari perhatian publik, namun sangat krusial dalam menjaga stabilitas politik nasional.
Pengalaman panjangnya di dunia intelijen dan kepolisian, ditambah dengan jejaring politik yang luas, menjadikan Budi Gunawan sosok yang dihormati di berbagai kalangan. Ia memiliki kemampuan untuk membaca situasi politik dan keamanan secara mendalam, yang menjadi modal utamanya selama berkiprah di pemerintahan.
Sebagai Menko Polkam, peran Budi Gunawan sangat vital dalam mengkoordinasikan berbagai kebijakan lintas kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Kementerian koordinator ini membawahi sejumlah kementerian strategis, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta institusi penting seperti TNI, Polri dan Kejaksaan Agung. Salah satu gagasan yang diusulkannya adalah pemberantasan korupsi di Indonesia dengan mengadopsi model Finlandia yang memanfaatkan big data untuk mendeteksi pola-pola korupsi secara dini.
Pencopotan Budi Gunawan dari jabatan Menko Polkam menjadi babak baru dalam perjalanan karier politiknya yang penuh liku. Keputusan ini, terlepas dari alasan di baliknya, menegaskan bahwa tidak ada posisi yang abadi dalam politik.
Dari Akpol hingga Ajudan Presiden: Jejak Karier Budi Gunawan
Daftar Jabatan Penting Budi Gunawan di Polri dan Intelijen
Kontroversi dan Dinamika Politik: Mengapa Budi Gunawan Dicopot?
Rekam Jejak dan Pengaruh Budi Gunawan: Dari Ajudan hingga ‘Juru Damai’
Perjalanan karier Budi Gunawan tidak luput dari kontroversi. Namanya mencuat ke permukaan pada 2015 ketika ia diajukan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) oleh Presiden Joko Widodo. Namun, pencalonan ini diwarnai kontroversi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi mencurigakan, yang kemudian dikenal luas sebagai isu “rekening gendut”.
Kendati demikian, status tersangka tersebut kemudian dibatalkan melalui putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meskipun demikian, ia tidak jadi dilantik sebagai Kapolri, dan jabatan tersebut akhirnya diserahkan kepada Jenderal Badrodin Haiti. Peristiwa ini menjadi salah satu babak penting yang menunjukkan betapa kuatnya isu-isu hukum dan politik dalam menentukan karier seorang pejabat di Indonesia.
Pencopotan Budi Gunawan dari Menko Polkam tentu saja menjadi sorotan publik. Jabatan Menko Polkam adalah salah satu posisi kunci dalam Kabinet Merah Putih, yang berperan mengkoordinasikan kementerian-kementerian di bidang politik dan keamanan. Pencopotan ini merupakan bagian dari reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo untuk menyegarkan dan mengefektifkan kabinetnya.
Salah satu momen penting yang membentuk citra publik Budi Gunawan adalah ketika ia dipercaya menjadi Ajudan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada periode 2001-2004. Kedekatan ini seringkali menjadi sorotan dan dianalisis sebagai salah satu faktor yang memengaruhi perjalanan karier politik dan penugasannya di kemudian hari.
Terlepas dari dinamika politik, Budi Gunawan adalah sosok yang memiliki pengaruh besar di balik layar. Ia dikenal sebagai ‘juru damai’ yang berperan penting dalam merajut komunikasi antara berbagai kubu politik, termasuk saat ia berhasil memfasilitasi pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto pasca-Pemilihan Presiden 2019. Perannya sebagai mediator politik ini seringkali luput dari perhatian publik, namun sangat krusial dalam menjaga stabilitas politik nasional.
Pengalaman panjangnya di dunia intelijen dan kepolisian, ditambah dengan jejaring politik yang luas, menjadikan Budi Gunawan sosok yang dihormati di berbagai kalangan. Ia memiliki kemampuan untuk membaca situasi politik dan keamanan secara mendalam, yang menjadi modal utamanya selama berkiprah di pemerintahan.
Sebagai Menko Polkam, peran Budi Gunawan sangat vital dalam mengkoordinasikan berbagai kebijakan lintas kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Kementerian koordinator ini membawahi sejumlah kementerian strategis, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta institusi penting seperti TNI, Polri dan Kejaksaan Agung. Salah satu gagasan yang diusulkannya adalah pemberantasan korupsi di Indonesia dengan mengadopsi model Finlandia yang memanfaatkan big data untuk mendeteksi pola-pola korupsi secara dini.
Pencopotan Budi Gunawan dari jabatan Menko Polkam menjadi babak baru dalam perjalanan karier politiknya yang penuh liku. Keputusan ini, terlepas dari alasan di baliknya, menegaskan bahwa tidak ada posisi yang abadi dalam politik.
Kontroversi dan Dinamika Politik: Mengapa Budi Gunawan Dicopot?
Rekam Jejak dan Pengaruh Budi Gunawan: Dari Ajudan hingga ‘Juru Damai’
