Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI memastikan berbagai program strategis akan segera berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP, Lotharia Latif, saat meninjau aktivitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, Kota Cirebon, Minggu (26/10/2025).
Menurut Lotharia, salah satu fokus utama pemerintah adalah percepatan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih serta revitalisasi pelabuhan-pelabuhan perikanan di berbagai daerah. Kedua program tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup nelayan Indonesia.
“Tahap pertama akan dibangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih, dan ke depannya ditargetkan mencapai seribu kampung nelayan di seluruh Indonesia. Harapannya, pertumbuhan ekonomi bisa lebih merata dan kesejahteraan nelayan meningkat secara signifikan,” ujar Lotharia.
Lotharia juga mengungkapkan bahwa hingga pertengahan 2025, produksi perikanan tangkap nasional telah mencapai sekitar 5 juta ton, dengan proyeksi akhir tahun mendekati 7 juta ton. Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan hasil tangkapan tetap harus diimbangi dengan prinsip penangkapan berkelanjutan.
“Penangkapan ikan tidak boleh masif. Kita harus menjaga keseimbangan ekosistem agar sumber daya laut tetap lestari. Karena itu, sebagian hasil tangkapan kita arahkan ke pasar domestik dan ekspor dengan tetap mengontrol aktivitas penangkapan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, KKP juga akan menggelar Rembuk Nelayan Nasional sebagai wadah komunikasi antara pemerintah, asosiasi, dan para pelaku usaha perikanan. Forum ini akan membahas berbagai isu penting, termasuk subsidi dan distribusi BBM untuk nelayan kecil, serta penyempurnaan sejumlah regulasi yang dinilai belum tepat sasaran.
“Pemerintah membuka ruang komunikasi agar kebijakan bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kita ingin bantuan seperti subsidi BBM tepat sasaran, tidak disalahgunakan, dan benar-benar meningkatkan produktivitas nelayan,” kata Lotharia.
Selain persoalan domestik, KKP juga tengah mendorong transformasi nelayan agar mampu memenuhi standar internasional dalam praktik penangkapan ikan. Hal ini penting untuk menjaga daya saing produk ekspor Indonesia, terutama ke negara-negara seperti Amerika Serikat dan Eropa yang memberlakukan aturan ketat mengenai ketelusuran (traceability) hasil laut.
“Negara-negara maju kini mewajibkan penangkapan ikan yang legal, terdata, dan ramah lingkungan. Karena itu, kita berikan pelatihan dan sertifikasi agar nelayan bisa memenuhi standar tersebut. Kalau tidak, produk kita akan kalah bersaing,” ungkapnya.
Produk ekspor unggulan seperti udang dan rajungan disebut memiliki nilai tinggi di pasar global. Bahkan, Amerika Serikat menjadi salah satu negara tujuan utama bagi rajungan asal Indonesia.
Lotharia menegaskan bahwa seluruh langkah KKP berfokus pada transformasi nelayan konvensional menuju praktik modern dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi hasil laut tanpa merusak sumber daya alam.
“Ini bukan siasat, tapi langkah nyata untuk mentransformasi nelayan kita agar bisa bersaing dan sejahtera. Kalau ikan kita banyak tapi tidak memenuhi standar, nilainya akan rendah. Jadi transformasi ini penting demi masa depan perikanan Indonesia,” pungkasnya.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
