Pemotongan dana transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (TKD) membuat para pegawai PPPK di Kota Tasikmalaya was-was.
Mereka khawatir gaji mereka akan mengalami penyesuaian atau turun. Sebagai mana diketahui, beban gaji pegawai PPPK selama ini ditanggung oleh APBD masing-masing Kabupaten/Kota.
Wakil Ketua Forum Honorer Kota Tasikmalaya, Asep Setiawan menjelaskan, kekhawatiran itu ada, meski mereka sendiri optimistis Pemkot Tasikmalaya akan tetap memprioritaskan gaji PPPK, termasuk PPPK Paruh Waktu.
“Khawatir pasti ada, tapi ya kami berharap pemotongan TKD tidak memangkas gaji kami sebagai PPPK Paruh Waktu,” kata Asep, Kamis (16/10/2025).
Dia mengatakan, pemotongan anggaran TKD bisa membuat kondisi keuangan Pemkot Tasikmalaya akan terganggu, tapi dia menaruh harapan gaji pegawai PPPK tidak akan terganggu.
“Mengingat beban kerja yang cukup lumayan berat, ditambah lagi nanti status kita hanya PPPK Paruh Waktu yang jelas-jelas tidak mendapat tunjangan kinerja sama sekali, masa iya gaji kami mau dikurangin juga,” kata Asep.
Menurut dia, saat ini jumlah PPPK Kota Tasikmalaya yang sudah dipetakan mencapai 1.878 orang, tersebar di bidang kesehatan, guru dan formasi teknis lain.
Sebelumnya Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi membenarkan, anggaran pusat yang akan diterima Pemkot Tasikmalaya, dikurangi Rp 219 miliar. Pemotongan ini jelas membawa konsekuensi, tapi Viman mengaku, akan tetap fokus pada sektor pembangunan strategis dan program prioritas.
“Yang pastinya kita tetap fokus tiga hal ya, kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Sedangkan terkait program prioritas dari 7 tersebut bakal kita sesuaikan porsinya,” kata Viman, Selasa (14/10/2025).
Pilihan sektor yang tetap mendapatkan prioritas itu pun menurut Viman mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat. Sektor-sektor yang akan dipangkas menurut dia mengarah kepada belanja operasional, seremonial, perjalanan dinas dan sejenisnya.
“Sesuai dengan arahan dari pusat itu yang harus diprioritaskan, jangan sampai lebih besar ke belanja operasional, seremonial, lebih besar ke perjalanan dinas dan sebagainya,” kata Viman.
Pemotongan anggaran dari pusat itu menurut Viman memiliki semangat yang positif, yakni agar pemanfaatan anggaran mementingkan kebutuhan masyarakat.
“Pak Menkeu juga menyampaikan lakukan dulu PR di daerah, baru nanti pusat akan meninjau hal tersebut dan kebijakannya akan dinilai dari PR yang selesai dilakukan,” kata Viman.
Pemotongan dana pusat ke daerah juga menurut Viman menuntut pihaknya agar lebih serius untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Kami akan memaksimalkan PAD dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta provinsi. Saya yakin pusat akan memperhatikan kondisi fiskal daerah,” kata Viman.
