Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini genap berusia 18 tahun. Daerah itu memisahkan diri dari Kabupaten Bandung pada tahun 2007 silam sebagai reaksi dari tuntutan masyarakatnya.
18 tahun sebagai sebuah daerah, usianya tak bisa dibilang masih muda ataupun sudah tua. Dalam perjalanannya, banyak hal terjadi. Mulai dari kasus korupsi hingga pembangunan dengan gelontoran uang tak sedikit.
Di usianya yang ke-18 tahun juga, kepala daerah yang sekarang menjabat masih punya segudang Pekerjaan Rumah (PR) buat kemajuan dan perubahan di Bandung Barat. Terutama persoalan infrastruktur, akses pendidikan, hingga isu lingkungan.
Jalan rusak di wilayah Bandung Barat bertebaran di hampir semua kecamatan. Dari ujung selatan seperti di daerah Gununghalu, Rongga, serta Cipongkor. Di utara meliputi Lembang, Ngamprah, dan sekitarnya. Hingga di sisi barat seperti Rajamandala dan Cipatat.
Salah satunya di Desa Bojongsalam, Kecamatan Rongga, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur. Masyarakatnya menjalani hari-hari menapaki jalan rusak dengan kondisi beralas tanah merah. Kondisi itu nampak tak relevan di tahun 2025.
“Ya kondisinya rusak seperti ini, masih tanah merah. Kalau hujan itu pasti becek, jalannya jadi licin terus jadi lumpur juga. Susah buat aktivitas masyarakatnya,” kata Unang, salah seorang warga, Jumat (20/6/2025).
Tak cuma jalan, persoalan pendidikan di Bandung Barat juga masih belum jadi prioritas. Mulai dari kondisi bangunan sekolah rusak dan tak laik pakai sampai perjuangan pelajar mengenyam pendidikan meskipun bertaruh nyawa.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Bandung Barat, dari 4.344 total ruang kelas SD di Bandung Barat, sebanyak 1.079 masuk kategori rusak berat. Sementara itu, saat ini sedikitnya 21 ruangan rencananya diperbaiki.
Salah satunya SD Negeri Cireundeu, di Kecamatan Cikalongwetan. Ruangan kelas banyak yang sudah bocor, bahkan sebuah ruangan yang sebelumnya berfungsi sebagai perpustakaan nyaris ambruk sampai akhirnya dikosongkan.
“Ya kondisinya memang sudah banyak yang rusak, sudah lama juga enggak ada perbaikan. Kondisi bangunannya sudah tua dan membahayakan kalau dipaksakan dipakai,” kata Tatang, salah satu staf sekolah.
Hingga persoalan sampah yang tak ada solusinya. Tumpukan sampah liar mengotori tepian jalan-jalan di Bandung Barat. Bandung Barat juga dianggap sebagai daerah pembuangan sampah oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
Belum ada solusi nyata untuk mengentaskan masalah sampah di Bandung Barat. Pemerintah daerah cuma mengandalkan keberadaan TPA Sarimukti sebagai tempat pembuangan sampah yang juga tak dikelola sampai tuntas.
“Bandung Barat cuma jadi tempat pembuangan sampah, padahal kan TPA Sarimukti ada di sini. Ini harus kita benahi, Kota Bandung yang pendapatannya lebih besar harus memberi kompensasi buat KBB,” kata Dedi Mulyadi.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail dan wakilnya Asep Ismail dihadapkan pada segudang masalah yang mesti segera dicari solusinya. 100 hari masa jabatan mereka sudah berlalu, kritik dari masyarakat bermunculan.
Tokoh pemuda dan masyarakat Lembang, Kukuh Wiguna mengakui terlalu prematur menilai kinerja Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail sebagai kepala daerah di Bandung Barat. Keduanya baru bekerja selama 100 hari, sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu.
“Namun dalam 100 hari kepemimpinan ini dapat dijadikan indikator kepuasan masyarakat oleh mereka. Sejauh ini mereka belum mengeluarkan program-program original mereka, cuma turunan dari gubernur saja,” kata Kukuh.
Salah satu hal yang agak mending dari keduanya yakni publikasi soal rencana perbaikan ruas jalan yang rusak. Jeje dalam unggahan di media sosialnya bahkan menyenggol bawahannya yang dianggapnya tak becus bekerja.
“Padahal semua yang terealisasi di tahun anggaran sekarang merupakan hasil dari penganggaran jauh sebelum beliau menjabat dan itu yang tidak banyak diketahui masyarakat. Dan apa yang terlaksana hari ini merupakan oleh bupati merupakan apa yang sudah direncanakan dari pemimpin sebelumnya,” kata Kukuh.
Di momen HUT ke-18 KBB, Kukuh meminta agar ‘duo Ismail’ membuka ruang kolaborasi untuk sama-sama memajukan daerah dalam segala sektor. Pelibatan masyarakat dianggap sebagai hal yang penting dilakukan untuk mengubah kondisi KBB hari ini.
“Hari ini Jeje adalah bupati untuk seluruh masyarakat KBB, bukan bupati untuk pendukung dan timnya saja. Jangan menganggap setiap kritikan adalah bentuk cibiran,” kata Kukuh.
