Polemik Larangan Study Tour, Asita Jabar Sebut Demul Perlu Buka Dialog

Posted on

Pekerja pariwisata di Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi di Gedung Sate, Kota Bandung. Aksi itu digelar karena mereka kecewa dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Demul) akibat aturan larangan studi tour bagi anak sekolah di Jabar.

Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Jawa Barat Budijanto Ardiansjah mengatakan, dalam aksi demonstrasi itu Asita secara asosiasi tidak ikut demonstrasi.

“Asita kalau secara institusi tidak. Tapi saya monitor ada beberapa anggota kami yang ikut mewakili kepentingan perusahaannya sendirinya. Kami mencoba berpikir dari kedua belah pihak. Menurut saya, ini karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan pelaku perusahaan,” kata Budijanto kepada infoJabar, Selasa (22/7/2025).

Budijanto menilai, kebijakan Demul di satu sisi maksudnya benar dan baik, karena banyak sekali studi tour yang kemudian kegiatannya itu ternyata dari segi biaya memberatkan orang tua, terutama di sekolah-sekolah negeri. Sehingga ini menjadi keluhan daripada para orang tua kepada pemerintah dalam hal ini gubernur.

“Kemudian termasuk juga kemarin banyak kasus-kasus kecelakaan. Karena penanganan ya, saya garis bawahi penanganan yang tidak profesional. Nah sementara di sisi lain kebijakan untuk langsung melarang itu juga sebenarnya mungkin kurang wise juga. Jadi sekali lagi itu mungkin hanya masalah kurang komunikasi,” ungkapnya.

“Karena banyak yang dilarang. Kemudian banyak juga anggota-anggota kami dan juga para supir, PO-PO bus, perusahaan pariwisata dan sebagainya yang mungkin juga jadi berkurang pendapatannya. Nah, ini yang didemo oleh mereka,” tambahnya.

Budijanto berharap, antara Pemprov Jabar dan pekerja wisata di Jabar khususnya bagi PO-PO bus untuk memperbaiki komunikasi. “Jadi harapan kami sih mudah-mudahan nanti ke depannya ada komunikasi yang baik ya antara pihak pemerintah dan hal ini gubernur Jawa Barat dengan para pihak yang terefek oleh larangan studi tour ini,” tuturnya.

Budijanto menyebut, Asita tidak mengatakan bahwa pihaknya menolak atau mendukung. Karena anggota Asita menurut Budijanto macam-macam dan banyak.

“Mungkin ada beberapa juga anggota kami yang terefek kami akui itu. Karena itulah harapan saya, harapan kami tentu saja mudah-mudahan nanti ada satu komunikasi, satu diskusi, satu dialog yang baik ya antara pemerintah dengan pelaku pariwisata,” jelasnya.

Menurut Budijanto, kebijakan Demul memang berdampak untuk PO bus. Karena kegiatan studi tour ini biasanya menggunakan bus-bus dari PO tersebut. “Itu yang terefek ya. Kemudian pelakunya sendiri memang ada beberapa biro perjalanan yang memang menspesialisasikan diri untuk menangani sekolah-sekolah. Nah mereka inilah yang terdampak, juga para guide dan tour leader ya yang memang biasanya mereka kalau ada kegiatan studi tour itu kan mereka otomatis dilibatkan,” tuturnya.

Menurut Budijanto, sebetulnya tidak semua PO yang fokus untuk menerima studi tour. Namun ada juga PO yang khusus menerima angkutan studi tour.

“Banyak sih sebenarnya ya. Saya pikir studi tour itu hanya seper berapa persen lah ya dari pendapatan PO bus ya. Karena kan mereka tidak hanya untuk anak sekolah. Terutama kalau misalnya PO bus yang memang yang apa namanya yang kelasnya premium ya. Biasanya justru mereka pakai wisatawan-wisatawan asing atau wisatawan domestik yang datang ke Indonesia. Pure wisatawan ya bukan anak sekolah ya,” terangnya.

“Tapi sebagian juga memang ada ya, sebagian kecil saya rasa mungkin hanya sekitar 10 atau 20 persen yang busnya mereka disewakan untuk kegiatan anak-anak sekolah,” tambahnya.

Budijanto menyayangkan, aksi demonstrasi yang ditutup dengan pemblokiran jalan yang justru menimbulkan satu sikap antipati dari masyarakat atau membuat masyarakat menjadi tidak simpati. Dia berharap kepada para pelaku pariwisata jika akan menggelar demo agar bisa dilakukan dengan lebih teratur sehingga tidak mengganggu kegiatan masyarakat lain.

“Saya rasa ini yang saya sampaikan tadi harus membuka dialog lah ya. Tadi pagi saya sudah lihat TikToknya KDM kan tetap melarang ya. Jadi sikap daripada gubernur sebenarnya sudah jelas di TikTok yang disampaikan oleh beliau. Tapi menurut saya, mungkin akan lebih baik lagi kalau membuka dialog ya. Sehingga segala kesalahpahaman atau kemudian ada solusi-solusi yang terbaik itu bisa dicapai. Daripada kemudian sekedar hanya yang satunya demo, yang satunya tetap keras itu tidak akan ketemu. Saya rasa juga mereka juga bagian dari masyarakat harus dengarkan suaranya,” tuturnya.

“Ya pastinya menurut saya memang jangan mengandalkan pada satu market saja ya. Misalnya mereka yang selamanya hanya main di fokus di market anak-anak sekolah ya, karena dia sudah dilarang. Ya mungkin saatnya lah sekarang untuk juga mencari target market lain gitu. Jadi supaya ya apa namanya bisnis mereka tetap berputar,” pungkasnya.