Polemik dana bonus untuk Persib Bandung terus berlanjut. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, akhirnya memutuskan mengembalikan dana sebesar Rp356 juta yang sebelumnya diserahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman.
Uang tersebut merupakan bagian dari janji bonus Rp1 miliar yang disebut-sebut berasal dari hasil patungan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar. Namun saat diserahkan, jumlah yang diberikan jauh dari nominal yang dijanjikan.
“Saya pertegas ya, dari ASN belum diterima. Kalau yang Rp1 miliar dari KDM (Dedi Mulyadi) itu kan pribadi dari gubernur, tidak ada masalah kalau itu,” ujar Umuh saat ditemui di Stadion GBLA, Senin (30/6/2025).
Menurut Umuh, polemik bermula dari pernyataan terbuka Sekda yang menyebut bonus Rp1 miliar itu akan diberikan kepada pemain. Hal itu lantas memunculkan persepsi di masyarakat dan kalangan bobotoh bahwa dana telah diserahkan penuh. Padahal, kenyataannya belum.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Tapi yang ini yang jadi ramai, masyarakat tahu, bobotoh tahu itu yang Rp1 miliar untuk pemain yang menggebu-gebu itu Sekda yang bicara, saudara Herman Sekda Jawa Barat. Itu saya belum menerima,” jelasnya.
Bahkan, Umuh mengaku mencurigai bahwa jumlah dana yang sebenarnya sudah terkumpul bisa saja telah mencapai nominal penuh, namun hanya sebagian kecil yang diserahkan ke pihak klub.
“Saya curiga jangan-jangan dari ASN sudah Rp1 miliar, terus diberikan Rp350 juta, itu yang kecurigaan saya. Jadi saya tidak mau terima, jadi dikembalikan dulu,” katanya.
Untuk menjaga nama baik Persib dan menghindari kesalahpahaman publik, Umuh pun memerintahkan stafnya untuk segera mengembalikan dana tersebut. Ia menegaskan tidak akan menyentuh sepeser pun uang yang diberikan jika tidak jelas asal-usul dan rinciannya.
“Kemarin yang Rp350 juta staf saya di Persib suruh dikembalikan. Jangan jadi penudingan bahwa sudah diterima. Ini Umuh Muchtar tidak akan ngambil sepeser pun, saya lebih dari situ mengeluarkan uang pribadi buat pemain,” tegasnya.
Menurut Umuh, kunci utama dari polemik ini ada pada transparansi. Ia menuntut agar Sekda dan pihak terkait bersikap terbuka soal asal dana, siapa saja penyumbangnya, dan bagaimana proses pengumpulannya.
“Harus jelas, sekarang dia tidak berani memberi rincian. Kalau memberi rincian, semua percaya siapa aja yang menyumbang itu. Mereka uang dari mana belum jelas, ASN uang dari mana? Pribadi atau minta dari orang lain? Harus jelas juga,” ucap Umuh.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, ikut angkat bicara soal penolakan tersebut. Ia memahami langkah yang diambil Komisaris Persib Umuh Muchtar sebagai upaya menjaga nama baik tim kebanggaan Jawa Barat itu.
“Yang kemarin sedikit saya takutkan dari bapak saya ini, ini kan sumbangan ASN tapi gak tahu sumbangan seperti apa. Takutnya salah satu ASN yang menyumbang bermasalah di kemudian hari ini membawa Persib. Kami tidak ingin Persib dibawa-bawa,” kata Erwan di Gedung Sate, Senin (30/6/2025).
Erwan mengaku sejak awal tak ikut dalam urunan tersebut. Ia punya alasan kuat karena dirinya merupakan salah satu pemegang saham di PT Persib Bandung Bermartabat (PBB).
“Saya kan punya saham di Persib, kalau istilahnya (nyumbang) saya jeruk makan jeruk. Dari tahun 2009 dari awal PT PBB dan itu saya sama bapak (Umuh Muchtar),” ungkapnya.
Erwan membandingkan kasus bonus tahun ini dengan tahun lalu. Saat itu, Persib juga mendapat “kadeudeuh” usai juara Liga 1 musim 2023/24, namun sumber dana berasal dari CSR BUMD, bukan patungan ASN.
“Itu mungkin saja Pak Bey itu bisa dari CSR. Kita kan punya beberapa BUMD, itu saya kira lebih aman dari mereka. Ada BJB, ada MUJ. Itu hal yang lumrah dan wajar mereka menyumbang kepada tim kebanggaannya dari CSR,” jelas Erwan.
Namun, tahun ini situasinya berbeda. Bonus dijanjikan Gubernur Dedi Mulyadi sebesar Rp 2 miliar, Rp 1 miliar dari kantong pribadi gubernur, sisanya dari urunan ASN. Sayangnya, dari target satu miliar itu kemudian hanya terkumpul Rp365 juta lebih.
“Kenapa harus dari udunan, yang disayangkan Bapak saya itu seperti itu, kenapa, ASN sekarang seperti dipaksa untuk memberikan sumbangan. Padahal kan kita tidak pernah meminta sumbangan. Tapi ini sudah clear yah,” ucap Erwan.