Bencana alam pergerakkan tanah di Desa Pasirmunjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta menyedot perhatian hingga pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, hingga Kepala PVMBG Priatin Hadi Wijaya, meninjau langsung lokasi terdampak.
Rombongan yang melihat langsung kondisi kerusakan tanah, rumah hingga mengunjungi lokasi pengungsian menyebutkan, jika lokasi ini sudah tidak layak untuk di jadikan tempat tinggal kembali. Pemerintah menyarankan relokasi warga harus segera dilakukan.
“Kami menjalankan perintah Presiden untuk mempercepat penanganan bencana ini. Tadi sudah kami lihat langsung kondisi pengungsi, baik yang berada di GOR desa maupun yang memilih tinggal mandiri bersama keluarga. Semuanya tetap harus dilayani,” ujar Menko PMK Pratikno kepada wartawan di Gor Desa Pasirmunjul yang menjadi lokasi pengungsian, Kamis (19/06/2025).
Pratikno mengaku, mendapatkan laporan baik dari BNPB maupun PVMBG, aktivitas pergerakan tanah hingga saat ini masih terjadi, meski intensitasnya sudah menurun jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya.
Hal itu di pertegas oleh, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Priatin Hadi Wijaya. Menurutnya pergerakan tanah di dua kampung terjadi dalam empat hari. Area terdampak juga meluas hampir lima kali lipat dari 2 hektar menjadi 10 hektar.
“Pergerakan tanah masih terjadi, walaupun tidak semasif sebelumnya. Namun kondisi ini tetap berbahaya dan harus diwaspadai,” ucap Priatin dilokasi yang sama.
Tim PVMBG melakukan penelitian di lokasi mendapati bahwa kondisi geologi di wilayah terdampak menjadi pemicu utama pergerakan tanah. Lapisan atas terdiri dari material vulkanik tua yang labil, sementara lapisan bawah merupakan batuan kedap air dan licin. Kombinasi ini sangat rentan terhadap longsor, terutama saat hujan turun.
“Karena potensi bahaya yang tinggi, PVMBG merekomendasikan agar lokasi terdampak tidak lagi dihuni oleh warga. Struktur tanahnya tidak stabil. Kami sangat menyarankan agar warga tidak kembali menempati wilayah itu,” pungkasnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menyalurkan bantuan kepada para korban terdampak pergerakan tanah di Pasirmunjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta.
Penyaluran bantuan yang di gelar di Pendopo Lingkungan Pemkab Purwakarta pada Kamis (19/06/2025) sore. Bantuan ini bersumber dari program Bank BJB Peduli dan Baznas Provinsi Jawa Barat, dan ditujukan untuk mendukung warga menyewa hunian sementara (huntara) sambil menunggu proses relokasi.
“Mulai sore ini, tempat pengungsian harus dikosongkan. Besok, warga sudah harus berpindah ke hunian sementara, baik itu menyewa kontrakan maupun tinggal sementara di rumah saudara,” ujar Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein kepada wartawan, Kamis (19/06/2025).
Om Zein sapaan akrabnya mengatakan, harapan tinggalkan lokasi pengungsian agar para pengungsi bisa beristirahat dengan nyaman dan beraktivitas normal, sementara pemerintah daerah tengah menyiapkan dua relokasi. “Kita siapkan dua skema relokasi, pertama relokasi ke lahan PTPN seluas 1,5 hektare berlokasi di Desa Pasirmunjul, yang saat ini sedang dalam proses koordinasi dengan pihak PTPN dengan dukungan dari Gubernur Jawa Barat,” kata Om Zein.
Skema kedua adalah relokasi mandiri, yakni pembangunan rumah langsung di tanah milik warga yang terdampak. “Untuk opsi kedua, saat ini sudah lebih dari 40 KK terdata memiliki lahan sendiri yang siap dibangunkan rumah,” ungkapnya.
Pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan verifikasi untuk memastikan pembangunan rumah berjalan paralel dengan persiapan lahan PTPN. Mana yang lebih cepat siap, itu yang akan kita prioritaskan.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Menurutnya, langkah cepat ini dilakukan agar warga segera keluar dari zona rawan bencana dan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan manusiawi.
Pemerintah daerah, lanjut Om Zein, juga memastikan pendampingan penuh selama masa transisi, mulai dari penyediaan bantuan tunai, pendataan relokasi, hingga proses pembangunan kembali rumah-rumah warga.
