Uang daerah sedang seret. Setelah kebijakan pemangkasan TKD berlaku, banyak pemerintah kabupaten-kota, termasuk Kabupaten Tasikmalaya, terpaksa menahan napas menghadapi tahun anggaran baru. Ruang fiskal menyempit, sementara tuntutan pembangunan tak mungkin dihentikan.
Dalam NGO Summit 2025 yang diinisiasi Pemprov Jabar, di Gedung UID, Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025), Kabag Pem Setda Kab Tasikmalaya, Rubi Azhara melihat sesuatu yang jarang hadir sebelumnya, pintu alternatif pendanaan.
“Pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan pembiayaan yang cukup berat. Maka kita harus kreatif mencari alternative financing melalui kolaborasi,” ujar Rubi kepada infojabar.
Tasikmalaya selama ini berjalan tanpa dukungan NGO asing. Bukan karena menutup diri, melainkan karena tak memiliki kanal untuk mengaksesnya.
“Kita memang belum pernah disentuh NGO asing. Pengetahuan kita tentang mekanismenya juga terbatas. Pertemuan ini membuka pintu itu,” kata Rubi.
Isu yang membutuhkan dukungan pun tak sedikit. Dalam RPJMD 2025-2029, lingkungan, bencana, dan ketahanan pangan menjadi prioritas. Program Tasik Hejo, yang mengajak siswa menanam pohon, menjadi salah satu contoh inisiatif yang potensial didorong bersama NGO.
“Ada satu NGO yang ‘klik’ dengan program lingkungan kami. Mudah-mudahan bisa masuk tahun depan,” ungkapnya.
Indeks bencana di selatan Tasikmalaya termasuk tertinggi, sementara 270 ribu hektare lahan pertanian menjadi urat nadi ekonomi. Semua membutuhkan suntikan gagasan dan pendanaan.
“Karena ini sudah menjadi kebijakan nasional, kita harus kreatif mencari sumber pendanaan lain,” tegas Rubi.
Foto: NGO Summit yang diinisiasi Pemprov Jabar jadi jembatan pembangunan daerah dan kelompok nirlaba asing.
