Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih bergulat dengan tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang telah menumpuk sejak tahun anggaran 2023 dan 2024.
Hingga pertengahan 2025, total utang yang tercatat mencapai sekitar Rp 330 miliar. Anggaran tersebut merupakan bagian dari kewajiban bantuan biaya BPJS bagi warga di sejumlah kabupaten dan kota di Jabar.
Pemprov Jabar kini tengah menyusun strategi agar utang tersebut bisa segera dilunasi. Salah satu langkah caranya yakni mengalokasikan anggaran pelunasan melalui skema bantuan keuangan (bankeu) kepada pemerintah kabupaten dan kota, yang akan dituangkan dalam APBD Perubahan 2025.
Hal itu disampaikan langsung Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia memastikan bahwa alokasi pembayaran telah dirancang dalam struktur perubahan anggaran tahun ini.
“Dialokasikan melalui bantuan keuangan kabupaten kota di perubahan APBD 2025,” singkat Dedi, Rabu (25/6/2025).
Tunggakan BPJS senilai ratusan miliar itu muncul karena di tahun 2023 lalu, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang diketahui tidak mengusulkan biaya bantuan senilai Rp 80 miliar.
Kemudian di tahun 2024, Pemprov Jabar yang memiliki utang BPJS senilai Rp 250 miliar harus mengalokasikan anggaran untuk keperluan Pilkada serentak. Akibatnya, kondisi fiskal keuangan Jabar mengalami beban dan akhirnya mengorbankan bantuan biaya BPJS.
“Jadi bukan kami tidak respek, semata-mata karena kapasitas fiskal terbatas. Di sisi yang lain, belanja saat itu sangat luar biasa. Namun demikian kami sudah sepakat dengan BPJS walaupun ada tunggakan pelayanan, kesehatan, sinergi dengan BPJS kami jamin tetap berjalan,” ucap Sekda Jabar Herman Suryatman, Senin (23/6/2025).
Meski begitu, Herman memastikan Pemprov Jabar berkomitmen untuk melunasi utang tersebut yang salah satu caranya adalah melalui APBD perubahan 2025. Bahkan kata dia, Gubernur Dedi Mulyadi telah memberi atensi khusus soal masalah ini.
“Jadi tanpa mereduksi kewajiban kita untuk memberikan layanan ke masyarakat. Janten tong hariwang. Pak Gubernur berkomitmen untuk secepatnya diselesaikan. Ya, termasuk di anggaran perubahan sekarang. Kita akan ikhtiarkan,” ucapnya.
“Tentu nanti pembahasan dengan DPRD. Harapan kami kita selesaikan semuanya. Namun demikian nanti keputusannya perubahan ini kan kita bicarakan dengan DPRD,” tuturnya.
