Pemprov Jawa Barat (Jabar) mencatatkan utang ratusan miliar untuk keperluan bantuan biaya BPJS Kesehatan kabupaten dan kota. Hingga sekarang, utang tersebut telah mencapai sekitar Rp 330 miliar sejak tahun anggaran 2023 dan 2024.
Sekda Jabar Herman Suryatman membeberkan alasan mengapa pemprov bisa menunggak bantuan biaya BPJS Kesehatan hingga ratusan miliar. Biang keroknya ternyata ada dua daerah di Jabar pada 2023 yaitu Kabupaten Bekasi dan Karawang yang tidak mengusulkan biaya bantuan itu senilai Rp 80 miliar.
“Tahun anggaran 2023 sampai 2024, Jawa Barat masih punya tunggakan sebesar Rp 330 miliar lebih. Tahun 2023 Rp 80 miliar lebih, dan tahun 2024 Rp 250 miliar lebih,” katanya usai rapat paripurna di DPRD Jabar, Senin (23/6/2025).
“Tahun 2023, ada dua kabupaten yang tidak mengusulkan sehingga tidak ter-backup di RKPD sehingga konsekuensinya tidak bisa dianggarkan. Nilainya Rp 80 miliar yakni Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang,” ucapnya menambahkan.
Lalu pada 2024, Pemprov Jabar mencatatkan utang di BPJS Kesehatan Rp 250 miliar. Utang ini timbul karena saat itu pemprov perlu mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional Pilkada Serentak 2024.
Herman mengatakan, Pemprov Jabar menggelontorkan anggaran sekitar Rp 600 miliar untuk Pilkada Serentsk 2024. Akibatnya, kondisi fiskal keuangan Jabar mengalami beban dan akhirnya mengorbankan bantuan biaya BPJS Kesehatan di tahun tersebut.
“Jadi bukan kami tidak respek, semata-mata karena kapasitas fiskal terbatas. Di sisi yang lain, belanja saat itu sangat luar biasa. Namun demikian kami sudah sepakat dengan BPJS walaupun ada tunggakan pelayanan, kesehatan, sinergi dengan BPJS kami jamin tetap berjalan,” bebernya.
Pemprov Jabar saat ini sedang mencari jalan keluar agar tunggakan utang BPJS Kesehatan itu bisa dilunasi. Salah satunya, dengan menganggarkan di APBD Perubahan 2025 yang saat ini masih dibahas bersama DPRD Jabar.
“Jadi tanpa mereduksi kewajiban kita untuk memberikan layanan ke masyarakat. Janten tong hariwang. Pak Gubernur berkomitmen untuk secepatnya diselesaikan. Ya, termasuk di anggaran perubahan sekarang. Kita akan ikhtiarkan,” ucapnya.
“Tentu nanti pembahasan dengan DPRD. Harapan kami kita selesaikan semuanya. Namun demikian nanti keputusannya perubahan ini kan kita bicarakan dengan DPRD,” tuturnya.
Meski demikian, Herman memastikan Pemprov Jabar masih menganggarkan bantuan biaya BPJS Kesehatan di APBD 2025 senilai Rp 483 miliar. Ia pun menegaskan, tunggakan utang itu tidak mempengaruhi kewajiban pemprov dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Untuk anggaran murni tahun ini, alokasi untuk BPJS itu Rp 483 miliar. Jadi tidak terganggu. Terkait tunggakan, nanti kita akan bicarakan. Yang jelas kami bertanggung jawab dan kami komitmen,” pungkasnya.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
