Pemkot Bandung Genjot Sektor Pajak untuk Tutupi Defisit RAPBD 2026

Posted on

Pemkot Bandung berencana untuk menggenjot sektor pajak di Rancangan APBD 2026. Upaya itu dilakukan untuk menutupi defisit anggaran yang tercatat mencapai Rp 342,24 miliar untuk tahun depan.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Bandung terdampak pemangkasan dana tranfer ke daerah (TKD) Rp 658,49 miliar di RAPBD 2026. Alhasil, Pemkot Bandung akan mengefisiensi belanja daerah hingga Rp 342,24 miliar, dan selisih sisanya akan ditutup oleh selisih sisa anggaran (silpa) senilai Rp 316,24 miliar.

Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain mengatakan, RAPBD 2026 hanya menunggu diparipurnakan pada akhir November 2025. Ia memastikan, defisit anggaran Rp 342,24 miliar sudah bisa diimbangi oleh silpa di pos anggaran tersebut.

“APBD 2026 tinggal nunggu paripurna. (Defisit) Sudah, kalau defisit itu kan nanti kita akan sudah diimbangkan, bisa dicover sama silpa,” katanya saat berbincang dengan infoJabar, Kamis (27/11/2025).

Iskandar mengungkap, Pemkot Bandung berencana menggenjot sektor pajak untuk menaikkan pendapatan daerah. Salah satunya, bisa melalui opsi opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

“Untuk mengimbangi, ada penambahan target pendapatan dari sektor pajak. Tapi nanti lengkapnya ke Bapenda,” ungkapnya.

“Bisa dari beberapa mata pajak yang akan disesuaikan. Contoh, nanti keputusannya di Bapenda. Misalnya perbaikan target di ofsen, PKB dan BBNKB,” tambahnya.

Meski belum merinci, Iskandar menyatakan pos anggaran belanja paling besar untuk RAPBD 2026 masih berada di sektor kesehatan dan pendidikan. Tahun depan rencananya, proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) hingga pembangunan ruang kelas.

“RSKGM akan kita lanjutkan, ini infrastruktur besar. Termasuk pembangunan ruang kelas, makanya besar nilanya. Posturnya yang besar-besar itu Disdik sama Dinkes,” bebernya.

Menurut Iskandar, RAPBD 2026 dijadwalkan akan disahkan pada paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat (28/11/2025) besok. Setelah itu, ada evaluasi gubernur selama 14 hari sebelum disahkan menjadi APBD 2026.

“Paling akhir November, rencananya Jumat sekarang paripurnanya. Setelah itu nanti ada evaluasi gubernur, tapi yang pasti akhir bulan ini kita target selesai,” pungkasnya.