Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan rencana pembangunan jalur khusus tambang sepanjang 13 kilometer dari Cigudeg hingga Rumpin sebagai solusi permanen untuk konflik lalu lintas tambang yang sudah berlarut sejak 1974. Sambil menunggu realisasi jalur tersebut, diberlakukan aturan relaksasi bagi truk tambang yang berlaku hingga Desember 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengatakan pemerintah serius menuntaskan masalah ini agar aktivitas truk tambang tidak lagi berbenturan dengan kebutuhan masyarakat.
“Tambang ini sudah ada sejak 1974 dan tidak ada solusi jangka panjang. Maka Pemkab Bogor serius menyiapkan jalur tambang khusus sepanjang kurang lebih 13 kilometer dari Cigudeg sampai Rumpin, lalu terhubung ke jalan tol,” ujar Ajat di Pendopo Bupati, Jumat (19/9/2025).
Ia menjelaskan, tahun 2025 ini Pemkab menargetkan penyusunan DED dan appraisal, sementara pembebasan lahan direncanakan pada 2026.
“Kalau misalnya kita bangun 2027, masih ada spare waktu 2-3 tahun. Harapannya jalur khusus ini bisa memisahkan pergerakan truk tambang dengan aktivitas masyarakat, seperti sekolah, bekerja, maupun kebutuhan sehari-hari,” tambahnya.
Dalam rapat yang juga dihadiri perwakilan Pemkab Tangerang, DPRD, transporter, serta tokoh masyarakat Parung Panjang itu, disepakati pola lalu lintas sementara.
“Karena pembangunan dilakukan sebelah-sebelah, otomatis volume kendaraan berkurang dan terjadi antrean. Untuk itu disepakati ada relaksasi bagi truk kosong,” jelas Ajat.
Relaksasi tersebut memperbolehkan truk kosong melintas pada pukul 09.00-11.00 dan 13.00-16.00, sementara pada pukul 16.00-22.00 jalur ditutup ketat untuk memberi ruang aktivitas warga.
“Relaksasi ini kesepakatan semua pihak agar ekonomi tetap bergerak, tapi tidak mengganggu masyarakat. Ini hanya sampai Desember 2025, sambil pembangunan jalan berlangsung,” tegasnya.
Ajat menambahkan, pentingnya koordinasi lintas daerah menjadi kunci. Hari Minggu Bupati Bogor direncanakan bertemu dengan Bupati Tangerang dan Gubernur Jawa Barat untuk membahas teknis, termasuk kantong-kantong parkir.
Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardhilestanto memastikan situasi di wilayah perbatasan Bogor-Tangerang tetap terkendali meski sempat terjadi ketegangan antara warga dan sopir truk di Parung Panjang. Ia menyebutkan, Bupati Bogor dan Bupati Tangerang akan segera bertemu untuk menyinkronkan aturan lalu lintas kendaraan tambang.
Wikha mengungkapkan, Kamis malam hampir terjadi keributan antara masyarakat dengan sopir truk di Parung Panjang. Warga bahkan sempat berencana menutup jalan seperti yang terjadi pada Desember 2023.
“Alhamdulillah tadi malam personel bisa bergerak cepat ke sana, sehingga tidak sampai terjadi penutupan jalan. Semuanya bisa lancar sampai hari ini,” ujar Wikha di tempat sama.
Untuk mengantisipasi potensi kericuhan, Polres Bogor menyiapkan pos-pos gabungan bersama Pemkab Bogor, Dishub, Satpol PP, TNI, dan Polri.
“Untuk di Kabupaten Bogor sendiri kita sudah menyiapkan beberapa titik pos gabungan. Dua hari ke depan kita akan sama-sama menjaga wilayah masing-masing,” jelasnya.
Selain itu, tengah dilakukan rapat teknis untuk menentukan kantong parkir bagi truk tambang. Beberapa lokasi di Kecamatan Rumpin dan sekitarnya dipersiapkan sebagai kantong parkir alternatif agar tidak menumpuk di Parung Panjang.
Wikha menegaskan, sopir truk maupun warga diminta menahan diri sambil menunggu hasil sinkronisasi kebijakan kedua daerah.
Sebelumnya, warga Parungpanjang meluapkan kekesalan terhadap petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor lantaran truk tambang tetap melintas di luar jam operasional.
Dalam video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah pemuda berseragam jaket Karang Taruna menghentikan truk lalu melabrak petugas Dishub di pinggir jalan.
“Woi, lu kerja dong, kerja, kerja, kerja. Ini bukan rahasia umum lagi,” teriak seorang warga sambil memukul-mukulkan tongkat, sebagaimana terekam dalam video viral yang diunggah Kamis (18/9/2025).
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
